Pemkab Bekasi Verifikasi dan Sinkronisasi Guru Honorer, Sebelum Didemo Ngapain Aja?

Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi tenaga pengajar honorer yang dilakukan Pemkab Bekasi dengan mengundang Kepala SD Negeri se-Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan verifikasi dan singkronisasi data terhadap tenaga pengajar honorer se-Kabupaten Bekasi, Selasa (02/10/2018).

Sinkronisasi dan verifikasi data yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemkab Bekasi yang dihadiri Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dilakukan beberapa hari kemudian setelah adanya aksi unjuk rasa yang ribuan guru honorer.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi Cikarang Pusat itu, Pemkab Bekasi mengundang Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri se-Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Maman Agus Supratman mengungkapkan, untuk saat ini keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Bekasi melebihi kapasitas yang dibutuhkan, sehingga nantinya akan dilakukan seleksi.

“Tadi kita mengumpulkan Kepala Sekolah SD  Negeri se-Kabupaten Bekasi, total ada 708 sekolah di Kabupaten Bekasi, kita gak bisa mengontrol makanya kita panggil Kepala Sekolah untuk kita data dan monitoring berapa sih jumlah tenaga honorer yang kita punya,” ungkapnya.

Bupati Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin.

Setelah dilakukan pendataan, terang dia, nantinya akan dilakukan seleksi sesuai dengan kemampuan mengajarnya sehingga dengan demikian akan dapat dilakukan pengurangan tenaga honorer.

“Contohnya guru yang mengajar mata pelajaran tertentu dia harus punya basic keilmuan disana kemudian kita lihat grade tingkat kehadiran, dan seleksinya nanti kita buatkan setelah proses ini selesai,” jelasnya.

Diketahui, sebelumnya ribuan guru honorer se-Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa selama dua hari yakni, Senin (24/9/2018) hingga Selasa (25/9/2018) lalu di pusat perkantoran Pemkab Bekasi.

Dalam aksinya ada empat tuntutan yang disampaikan guru honorer. Adapun keempat tuntannya, yakni SK Kan seluruh honorer Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati, sejahterakan honorer Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan di APBD 2019, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi dan databasekan seluruh honorer Kabupaten Bekasi dalam database Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *