KPK Diminta ‘Turun Gunung’, Diduga Ada Oknum Anggota Dewan Kab Bekasi ‘Main’ Proyek APBD

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi yang berada di Pusat Perkantoran Pemkab Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) diminta ‘turun gunung’ menindaklanjuti dugaan oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang ‘bermain’ proyek yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

“Kami selaku kontraktor profesional yang tergabung dalam berbagai asosiasi tentu saja merasa terganggu dengan adanya oknum anggota DPRD yang terlalu bermanuver dengan bermain proyek,” kata Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Kabupaten Bekasi Budiarta, Senin (08/10/2018).

Meski demikian Budiarta tidak menyebutkan siapa saja oknum Anggota Dewan yang ia duga ‘bermain’ proyek APBD. Menurutnya, jika mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota dewan dilarang bermain proyek.

“Bukan rahasia umum lagi. Saya sih merasa prihatin dengan kondisi ini semetara kita yang profesional dan punya perusahaan jadi penonton,” singgungnya.

Ia juga menilai hasil pekerjaan yang dibekingi oknum Anggota Dewan berkedok aspirasi itu kurang profesional. “Asal-asalan Bang hasilnya. Boleh ceklah. Yang ngerjainnya juga ogah-ogahan,” ungkapnya.

Dugaan keterlibatan beberapa Legislator dalam sejumlah proyek, lanjut dia, harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku. “Kalau bisa KPK juga turun tangan. Penyidik jangan hanya melihat atau mendengar dari media tetapi harus mendalaminya juga. Masa sekelas Kota Malang bisa disini nggak bisa,” sindirnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris, SH membenarkan jika Lesgilator tidak diperkenankan bermain proyek. “Kalau ada yang menilai Anggota Dewan bermain proyek dan mengkritik ya nggak apa-apa, bagus itu namanya kritik membangun,” ucapnya.

Hanya saja, sepengetahuanya tidak ada Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang melakukan hal seperti itu melainkan sebatas menyampaikan aspirasi.

“Kalau aspirasi kan memang tugasnya dan sepengetahuan saya bukan Dewan yang mengerjakan karena Dewan kan nggak punya hak menggunakan anggaran. Yang punya hak menggunakan anggaran ya tetap eksekutif, bukan legislatif,” kata Daris.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *