Waduh! Lahan Pertanian di Kab Bekasi Belum Jelas

Salahsatu lahan sawah di Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi akan berkurang. Pasalnya sekitar puluhan hektar saat ini tengah di bangun perumahan oleh pihak pengembang.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi dipastikan akan menyusut. Sebab luas lahan pertanian yang akan kembali diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Bekerlanjutan (LP2B) menyusut dari 35 ribu hektar menjadi 28 ribu hektar.

Sekedar diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah RencananTata Ruang Wilayah (RTRW). Tercatat lahan pertanian seluas 48ribu hektar, namun demkian anehnya di Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluas 28 hektar.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdul Karim mengatakan penyusutan disebabkan lahan pertanian yang berstatus sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan sudah keluar izin lokasinya akan dihapus dalam Raperda tersebut.

“Angka yang kita ajukan dalam LP2B kemungkinan berubah bisa menjadi 28 ribu hektar, karena lahan TPU serta lahan yang izin lokasinya sudah keluar tidak akan kita masukan lagi dalam LP2B,” katanya.

Raperda Perlindungan LP2B tersebut, sambungnya, sesuai rencana akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk pembahasan raperda LP2B.

“Pendataan lahan dengan cara by name by adress juga sudah kita data melalui Kartu Tani. Sekarang sudah selesai dan akan kita diajukan untuk dibahas raperda LP2B,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Khusus XXVII DPRD Kabupaten Bekasi, Nurdin Muhidin menilai luas lahan pertanian yang disampaikan Pemkab Bekasi melalui Dinas Pertanian tidak akurat. Pansus yang bertugas menyusun Raperda LP2B itu menyatakan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Jadi dari hasil perjalanan Pansus baik ke Dinas Pertanian Jawa Barat, Kementerian Pertanian, Kementrian Agararia dan Tata Ruang serta Badan Informasi Geopasial di Bogor datanya berbeda. Data yang disampaikan Dinas Pertanian tidak valid karena tidak diperbaharui,” katanya.

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, kata Nurdin, Kementerian Pertanian menyebut lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sekitar 62.000 hektar. Data tersebut pun menjadi acuan Dinas Pertanian Jabar dan Kementerian ATR.

“Namun Kementerian ATR sendiri menyebut dari data tersebut telah menyusut, menjadi hanya ada 42.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Kemudian Badan Informasi Geoparsial menyebut lahan pertanian itu ada 59.000 hektar. Maka dari itu, kami belum dapat menerima ajuan yang disampaikan Pemkab tanpa dasar yang jelas,” ucapnya.

Politisi Partai Amanat Nasional ini berpendapat, harusnya Dinas Pertanian mengkaji lebih jauh tentang luas lahan pertanian yang tersedia.

 “Jangan dari satu data kemudian belum tahu valid atau tidak kemudian diajukan. Ini berkaitan dengan keberlanjutan lahan tersebut. Berkaitan juga dengan ketahanan pangan Kabupaten Bekasi ke depannya,”ujarnya. 

Sementara itu Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Evi Mutia, mengatakan luas persawahan yang bakal diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum pasti. Jumlah lahan masih menunggu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2008 yang rencananya bakal direvisi.

Kata dia, Perpres itu mengatur tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Aturan itu rencananya bakal direvisi lantaran berkaitan dengan sejumlah proyek strategis nasional di kawasan megapolitan Jakarta Raya itu.

“Salah satu yang masih menjadi kajian dalam jumlah persawahan di Kabupaten Bekasi itu karena rencananya Perpres 54 bakal direvisi. Makanya jumlah luas lahan yang bakal diajukan di Raperda LP2B belum final,” terangnya.

Sambung Evi, pembahasan revisi Perpres 54/2008 itu tengah dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Kementerian tengah mengkaji sekaligus menerima masukan dari daerah terkait kondisi terkini.

Di Kabupaten Bekasi, revisi tersebut diyakini dapat berubah penataan di sejumlah titik. Pasalnya, terdapat sedikitnya tujuh proyek strategis nasional yang dibangun di Kabupaten Bekasi.

Ketujuh proyek tersebut yakni pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Light Rapid Trans (LRT) Jabodetabek, pembangunan jalur laut Cikarang – Tanjung Priok, Jalan Tol Jakarta – Cikampek II, Tol Cibtung – Cilincing, Tol Cimanggis – Cibitung serta proyek pembangkit listrik.

“Maka dari itu, persoalan LP2B masih harus menunggu revisi Perpres 54 ini. Bukan hanya raperda itu saja, tapi berbagai kebijakkan lain yang menyangkut penataan ruang. Namun memang selain meninjau perpres, ada kajian dari pertanian juga,” ucapnya

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *