Keberatan dengan Penyegelan, Pengusaha THM di Lippo Cikarang Minta Solusi

Satpol PP sedang menyegel salah satu THM di Ruko Thamrin Lippo Cikarang.

Cikarang Selatan, Djapos.com – Beberapa pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Ruko Thamrin Lippo Cikarang merasa keberatan atas penyegelan tempat usahanya yang sudah lama berjalan.

Perwakilan pengusaha THM Tamrin, Muklis Hartoyo berharap adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memikirkan pihaknya. Ia menyampaikan, para pengusaha tidak setuju atas penyenggelan tempat usahanya ditutup.

“Kegiatan dan kebijakan penutupan ini kami harap ada solusinya, sebab dengan kegiatan tersebut yang dilakukan Satpol PP berdampak adanya ribuan tenaga yang terancam jadi pengangguran,” kata dia.

Muklis mengatakan jenis usaha yang dijalankannya, sangat mendukung pemberantasann prostitusi, dan peredaran narkoba. “Kita tidak ingin tempat kerja sebagai sarang prostitusi, oleh sebab itu tidak mau ada narkoba didalamnya, kita ingin yang prosedur sesuai dengan pemerintahan daerah ini,” ucapnya.

Menurutnya, pihaknya tidak setuju, dalam perda nomor 3 pasal 47, perda itu adalah musik, dalam pandangan. Kegiatannya Muklis itu live  musik. Ia juga menyinggung dasar penyegelan tempat usahanya. “Dalam Perda 3 kan gak ada sanksi. Saya pikir pemerintah daerah harus revesi Perda, ini tidak baik industri Kepariwisataaan khususnya musik di Kabupaten Bekasi,” sesalnya.

Tambah dia, Pemerintah Daerah juha harus memikirkan pekerja yang menggantungkan nasib untuk menghidupkan keluarganya. “Satu tempat karoke ada 60 pekerja, bayangkan di sini ada 19 tempat. Semuanya sekarang jadi menganggur. Jelas ini berpengaruh pada roda ekonomi kami dan para pekerja, ” ujarnya.

Sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi menyegel Tempat Hiburan Malam (THM) atau karoke yang berada di Ruko Thamrin, kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (09/10/2018) pagi.

Sekedar diketahui, penertiban tempat karaoke ini berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal 47 ayat 1 Perda tersebut menyatakan.

bahwa tempat karaoke, diskotik, live musik, klab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Baca Berita Sebelumnya :

Satpol PP Segel 7 Karoke di Kawasan Lippo Cikarang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *