Bupati Bekasi Tersangka Suap Izin Meikarta, Ini Kata Wabup dan Sekda

Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.

Cikarang Pusat, Djapos.com –  Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tetap beraktifitas seperti biasanya. Dari pemantaun djapos.com, Selasa (16/10/2018) pagi, kegiatan apel pagi yang biasa dilaksanakan ASN Pemkab Bekasi tetap berjalan.

Seperti diketahui Bupati Bekasi dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/10/2018) malam.

Neneng diduga menerima uang dari pihak Meikarta sebesar Rp 7 miliar melalui Kepala Dinas dari komitmen fee sebesar Rp 13 miliar. Pemberian dilakukan pada bulan April, Mei dan Juni 2018. Sampai berita ini ditayangkan, Neneng masih menjalani pemerikaaan di gedung KPK Jakarta Selatan. Sedangkan ketiga Kepala Dinas telah dilakukan penahanan.

Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan pelayanan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi tetap berjalan seperti biasanya.

“Seperti diketahui bersama Bupati Bekasi dan pejabat lainnya tengah ditangani KPK. Maka dari itu saya menginformasikan bahwa pelayanan di Kabupaten Bekasi terus berjalan. Makanya ini dikumpulkan seluruh Kepala Dinas untuk memastikan pelayanan berjalan maksimal,” kata dia sesaat sebelum menggelar rapat bersama pejabat eselon II, di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Selasa (16/10/2018) pagi.

Kegiatan apel pagi ASN Pemkab Bekasi, Selasa (16/10/2018) dipimpin Seretaris Daerah Uju.

Saat ditanya lebih lanjut soal dampak dari penahanan Bupati, Eka belum bisa berkomentar banyak. “Nanti saja ya, ini mau rapat dulu,” kata dia.

Senada dengan Eka, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Uju menghimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bekasi tetap melaksanakan tugasnya.

“Kita tetap melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Semua perangkat daerah tetap berjalan. Masing-masing perangkat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Saat ini kita masih menunggu. Nanti langkah-langkah berikutnya akan seperti apa,” kata dia.

Saat ditanya apakah dirinya sempat dihubungi sebelum Bupati dibawa ke kantor KPK, orang nomor tiga di Kabupaten Bekasi ini mengaku tidak dihubungi. “Engga, engga ada. Udah gitu dulu ya,” tuturnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *