Dugaan Komitmen Suap Hingga Rp 13 Miliar, Setoran Pajak Reklame Meikarta Hanya Rp 9,79 Miliar

Suasana pembangunan tower Meikarta yang terdapat titik objek reklame.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Melihat perjalanan proyek Meikarta dengan investasi yang mencapai Rp 278 triliun, berapa kontribusi Meikarta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor pajak reklame?

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Juhandi mengatakan berdasarkan data milik Bapenda, titik objek reklame Meikarta berjumlah 24 titik. Dari 24 titik tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapatkan pajak reklame dalam setahun.

“Pajak reklame dari Meikarta itu 2017 setahun sebesar Rp 9,79 miliar. Untuk tahun ini gak ada. Sudah mau rubuh kan? Jadi tahun ini off sudah putus hubungan,” kata Juhandi, kepada djapos.com, Selasa (16/10/2018).

“Kemarin begitu kita tegur mereka (Meikarta) sudah memutuskan tidak memperpanjang masa tayang reklame lagi,” sambungnya.

Diketahui Meikarta diluncurkan pada Mei 2017 lalu. Pada perjalanannya Meikarta menimbulkan beberapa kontroversi. Seperti proses perizinan, pembayaran pajak reklame hingga yang baru-baru ini terjadi yaitu dugaan suap yang menjerat beberapa pihak dari Lippo Group dan Pejabat Pemkab Bekasi.

Dalam kasus dugaan suap tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) malam.

Selain Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan keempat bawahannya yang diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total komitmen fee Rp 13 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka pemberi suap.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *