Sekda Jabar, Iwa Karniwa : 16 Kepala Daerah Baru yang Sudah Dilantik Segera Ajukan RPJMD

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa.

Sentul, Djapos.com – Kepala daerah dari 16 kota/kabupaten hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang sudah dilantik, diminta segera mengajukan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD masing-masing.

Hal tersebut sebagaimana dipaparkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa, dalam Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jabar, di Sentul Kabupaten Bogor, Senin (15/10/18) kemarin

“Kami menghimbau kepada Sekda di 16 daerah yang kemarin melaksanakan Pilkada serentak 2018 diharapkan melakukan hal sama seperti provinsi untuk mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD masing-masing,” kata Iwa Karniwa.

Menurutnya, RPJMD yang sudah diajukan selanjutnya dikonsultasikan dengan DPRD kemudian mendapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum disahkan. Pengajuan RPJMD maksimal 40 hari setelah kepala daerah dilantik. “Paling lambat 40 hari setelah dilantik, itu patokannya,” tambahnya.

RPJMD 2018-2023 untuk provinsi Jabar sendiri, telah disampaikan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jabar. Rancangan awal RPJMD itu didalamnya berisi implementasi dari visi-misi janji kampanye kepala daerah terpilih. Iwa menargetkan, RPJMD Jabar selesai dan disahkan maksimal akhir tahun ini.

“Mudah-mudahan RPJMD Jabar selesai di Desember 2018 sehingga mulai awal tahun 2019 RPJMD kita sudah sah,” ujarnya.

Iwa menjelaskan, visi ‘Jabar Juara Lahir Bathin Dengan Inovasi dan Kolaborasi’ salahsatu tujuannya adalah mempererat kolaborasi antara provinsi dengan kota/kabupaten, termasuk dalam hal reformasi birokrasi.

Empat indikator dalam reformasi birokrasi tersebut adalah :

  1. Laporan keuangan pemerintah kota kabupaten di Jabar harus meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  2. Dari sisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) juga harus mendapatkan nilai A.
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kategorinya harus sangat baik.
  4. Peningkatan pelayanan publik dan penataan kelembagaan, sehingga terasa oleh masyarakat yang ujungnya adalah menurunnya kemiskinan dan angka pengangguran serta tentunya meningkatnya kesejahteraan.

 

Reporter : Ram

Foto : dok/DJP/Jabar-Prov/Ram

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *