KPK Dalami Penerimaan Bupati Bekasi dari Sejumlah Kepala Dinas Terkait Suap Proyek Meikarta

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Rabu (17/10/2018).

Jakarta Pusat, Djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hassanah Yasin. KPK menelusuri dugaan setoran dari sejumlah Kepala Dinas kepada Bupati Bekasi non aktif tersebut.

“Penerimaan uang diduga mengalir kesejumlah dinas. Dan dugaan penerimaan Kepala Dinas menjadi concern penyidik dan dugaan penerimaan Bupati dari sejumlah Kepala Dinas tentu akan kami dalami juga,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (19/10/2018) di Jakarta.

Dikatakan Febri beberapa rekomendasi dan izin yang diurus sebelum menjadi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melibatkan sejumlah dinas. “Proses tersebut tentu menjadi poin-poin yang kami cermati,” kata dia.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) lalu. Bupati Bekasi dan ke empat bawahannya diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total komitmen fee Rp 13 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta staf Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *