Delapan ASN Pemkab Bekasi Diperiksa, Nama Andi ‘Muncul’

Sejumlah alat berat terlihat masih mengerjakan pembangunan proyek Meikarta yang tersandung kasus dugaan suap perizinan.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap proyek Meikarta yang melibatkan Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin dan keempat anak buahnya yang terdiri dari tiga orang Kpala Dinas dan satu orang Kepala Bidang.

Pendalaman yang dilakukan KPK dengan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan, Rabu (24/10/2018). 11 saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group.

Diketahui KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta staf Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) lalu. Bupati Bekasi dan ke empat bawahannya diduga menerima Rp 7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total komitmen fee Rp 13 miliar.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa 11 saksi untuk tersangka BS dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati melalui pesan singkat, Rabu (24/10/2018).

Dikatakan dia, 11 saksi tersebut, diantaranya, Kepala Dinas PUPR Pemprov Jawa Barat Guntoro, Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Bekasi yang saat ini sebagai Asda III Suhup, Kepala Departemen Land Acquisition dan Perizinan Edi Dwi Soesianto. PNS pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Gilang Yudha B, PNS pada Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi Entin, Kepala Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan Pemukiman,dan Pertanahan Andi, Kepala Bidang Sukmawaty Karnahadijat.

Lanjut dia, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Asep Buchori, honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Dini Bashirotun Nisa, PNS pada Dinas PMPTSP Pemkab Bekasi Kasimin, dan Satriyadi dari unsur swasta.

“Para saksi diimintai keterangan, KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan syarat-syarat perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” terangnya.

Untuk saat ini Yuyuk belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut saat ditanyakan peran masing masing pada dugaan kasus suap Meikarta. “Tidak bisa sekali periksa lalu terbuka semua perannya, ini kan baru pemeriksaan awal,” ucapnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *