Ups! Dewan ‘Selipkan’ Kewenangan Memilih Kursi Wabup dalam Raperda Tatib?

Suasana Rapat Paripurna Raperda Tatib di ruang rapat utama gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (1/11/2018).

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kursi Wakil Bupati (Wabup) mulai diperbincangkan pasca ‘tersandungnya’ Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin dalam kasus suap Meikarta. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi telah memasukkan kewenangan memilih Wakil Bupati dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Tertib (Tatib).

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Neneng sebagai tersangka dalam kasus Meikarta. Dengan ditetapkan sebagai tersangka Neneng pun dinon aktifkan dari posisi orang nomor satu di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Wakil Bupati Eka Supria Atmaja ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Jika kasus suap Meikarta terus berlanjut hingga membuat Neneng harus menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap, besar kemungkinan Eka akan dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif.  Kemudian posisi Wakil Bupati tidak berpenghuni.

Pembahasan tentang posisi Wakil Bupati ini muncul dalam rapat paripurna pengesahan Raperda Tatib di ruang sidang utama, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (1/11/2018). Dalam paripurna sejumlah anggota dewan mempertanyakan adanya pasal baru yang mengatur tentang kewenangan DPRD menunjuk Kepala Daerah.

“Ini apakah sudah dibahas atau seperti apa. Ada baiknya menurut saya aturan tersebut diperbaiki kewenangan DPRD menunjuk Wakil Bupati,” kata Anggota Fraksi Gerindra Anden.

Hal senada diungkapkan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Nyumarno. Menurut dia, peraturan terkait kewenangan itu disusun dengan rinci. “Babnya harus terpisah sendiri, bukan sebatas pada satu pasal itu,” kata dia.

Keduanya mempertanyakan kewenangan tentang menunjuk kepala daerah dalam Raperda Tatib. Kewenangan itu tertuang dalam Pasal 27D yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Sementara itu, Ketua Pansus XXXI Raperda Tatib, Romi Oktafiansyah mengaku tidak ada perubahan berarti antara Raperda Tatib dengan aturan yang sebelumnya, termasuk tentang kewenangan mengangkat kepala daerah.

“Tidak ada perubahan berarti, hanya mungkin yang berubah soal tugas DPRD yang bertambah, seperti harus memiliki pokok pikiran dalam menuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan soal pasal 27D itu sama saja dengan sebelumnya. Tidak ada tujuan tertentu. Karena kan memang saat dirancang, pasal per pasalnya sudah dikonsultasikan dengan biro hukum di Kementerian,” ujar Anggota Fraksi Demokrat ini. 

Sementara ittu, terkait pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada disebutkan bahwa pengisian Wakil Kepala Daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Parpol mengusulkan dua orang calon.

Meski posisi telah menjadi milik parpol pengusung, namun bukan tidak mungkin jabatan itu masih bisa diperebutkan oleh masing-masing pihak. Seperti diketahui, pasangan Neneng Hasanah Yasin –  Eka Supria Atmaja diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Ketua DPRD sekaligus kader Partai Golkar, Sunandar mengaku belum ada pembicaraan khusus mengenai kursi Wakil Bupati. Menurutnya, saat ini partai berlambang beringin itu masih fokus pada pencarian posisi sebagai Plt. DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dijabat juga oleh Neneng.

“Kalau sampai mencari nama Wakil Bupati masih belum ke situ. Kami masih fokus pada pelaksana tugas pimpinan partai, kami masih berharap nama dari DPD Jabar. Sedangkan untuk nama wakil bupati belum pasti, bisa saja nanti setelah Pileg 2019 sembil menunggu kelanjutan proses hukum,” ucap dia.

Meski demikian, Sunandar tidak memungkiri adanya pergerakan dari sejumlah kader untuk maju sebagai wakil bupati. Sayangnya, Sunandar belum mau menjelaskan siapa saja kader tersebut.

“Mungkin kalau lebih jelasnya itu bisa ke partai, baik di Kabupaten Bekasi atau di Jawa Barat. Karena aturannya kan nama wakil ditentukan oleh bupati dengan rekomendasi dari partai maupun gabungan partai politik,” tuturnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *