Sering Jadi Temuan, BPK Minta BPN dan Pemda Selesaikan Persoalan Aset

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Permasalahan aset atau barang milik daerah (BMD) di tiap Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sering menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Seperti pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Meski mendapat panilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut oleh BPK RI perwakilan Jawa Barat, permasalahan aset merupakan temuan yang selalu direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Meski demikian rekomendasi BPK terhadap persoalan aset milik Pemkab Belasi belum juga terselesaikan.

Diketahui hingga saat ini, Aset milik daerah berupa tanah dari 1494 bidang tanah yang baru tersertifikasi hanya 463. Dan masalah pengurusan sertifikat tersebut, Pemkab Bekasi merasakan kinerja Badan Pertanahan Nasoianal (BPN) Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi lambat dalam pengurusan.

Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mengatakan masalah aset sifatnya komulatif. Sehingga kata dia, setiap tahun harus dilaporkan pemerintah daerah.

Dikatakannya, untuk masalah aset masuk neraca dengan sistem akrual. Karena masalah aset itu terkait dengan penilaian, kepemilikan, dan pengusaan.

“Jadi apabila masalah penilaian, kepemilikan dan penguasaan itu belum selesai. Maka pastinya akan kita jadikan temuan,” kata Arman, saat ditemui djapos.com dikantornya, di Bandung, usai acara Media Workshop BPK membangun sinergi dengan media, Kamis (08/11/2018).

Arman mendorong pemerintah daerah agar persoalan aset untuk dilakukan pengamanan dengan melakukan sertifikasi. “Dari temuan kami soal masalah aset pastinya kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mensertifikatkan,” ucapnya.

Penyelesaian persoalan aset kata dia, merupakan hal yang seharusnya sederhana. Menurutnya, untuk mensirtifikatkan aset milik daerah harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan BPN/ATR.

“Memang bagi pemda-pemda ataupun kementrian yang sudah mendapatkan opini WTP bukannya tidak ada masalah, melainkan ada masalah aset yang tidak terhitung material. Namun dari masalah ini sebenarnya tinggal berkomunikasi saja dengan BPN supaya aset itu dilegalkan kepemilikannya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti berharap BPN/ATR untuk lebih kooperatif dalam membantu pemerintah daerah dalam pengurusan aset.

Menurutnya, apabila tidak secepatnya diselesaikan dan dilegalkan kepemilikannya, akan berbahaya seperti terjadi gugat mengggugat soal aset.

“Masalah ini sudah sering kita bahas dan evaluasi, apalagi soal aset selalu menjadi temuan. Oleh sebab itu saya minta BPN/ATR bisa memprioritaskan pengurusan milik daerah, tapi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *