Upahnya Naik Jadi Rp 4,1 Juta, Buruh Masih Bilang Kurang, Ini Kata Kadisnaker

Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Upah Minimum Kabupaten Bekasi 2019 ditetapkan menjadi Rp 4.146.126,18. Jumlah tersebut meningkat 8,03 persen dari upah tahun ini. Namun, di sisi lain, buruh masih menilai kenaikan itu masih saja kurang.

Ditinjau berdasarkan UMK yang ditetapkan setiap tahun, UMK di Kabupaten Bekasi menjadi yang ketiga terbesar di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi hanya kalah oleh Kabupaten Karawang yang berada di urutan pertama dan Kota Bekasi di urutan kedua.

Namun, seperti yang terjadi setiap tahun, kenaikan itu tetap tidak membuat para buruh puas. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Amir Mahfuds mengatakan, kenaikan UMK tidak sesuai dengan permohonan buruh. Buruh menginginkan kenaikan 15 sampai 20 persen atau menjadi Rp 4,5 juta sampai Rp 4,7 juta.

“Kalau setuju apa tidaknya, sebenarnya kami tidak setuju, karena permintaan kami kenaikan Rp 4,5 sampai Rp 4,7 juta,” kata dia.

Namun demikian, kata Amir, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengkatrol UMK tersebut. Hanya saja, kaum buruh masih akan memerjuangkan kenaikan pada Upah Minimum Sektoral (UMSK) yang rencananya diumumkan tanggal 15 November 2018.

Lanjut Amir, UMSK di Kabupaten Bekasi jangan sampai sama dengan Karawang. “Malulah kalau UMSK di Kabupaten Bekasi kalah dengan Karawang. Untuk sekarang upah minimum di Kabupaten Bekasi sekitar Rp 4 juta, sedangkan Karawang sekitar Rp 4,2 sampai Rp 4,3 juta. Untuk kenaikan UMSK, saya minta di Kabupaten Bekasi mencapai Rp 4,7 juta,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Edy Rochyadi mengatakan, penetapan UMK tersebut telah dilakukan sejak sepekan lalu. Dikatakan dia, setelah melalui serangkaian rapat, UMK akhirnya ditetapkan melalui sistem voting oleh para anggota yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.

“Jadi sebenarnya kami, Kabupaten Bekasi sudah yang pertama menetapkan UMK ini. Setelah ditetapkan langsung dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasilnya UMK 2019 sebesar Rp 4,1 juta melalui mekanisme voting dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, kalangan pengusaha dan buruh,” kata Edy, Jumat (9/11/2018).

Menurut dia, voting dilakukan lantaran adanya ketidaksepakatan dari nilai yang ditetapkan. “Kalau soal keberatan tidak hanya dari buruh tapi juga pengusaha. Pengusaha menilai terlalu tinggi namun buruh menilai terlalu rendah. Tapi kami kan menyusun sesuai aturan yang berlaku,” ucap dia.

Penetapan UMK 2019 di Kabupaten Bekasi, lanjut Edy, mengikuti penghitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Berdasarkan aturan tersebut, kenaikan UMK dihitung dengan memertimbangkan tingkat inflasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Seperti halnya daerah lain, kenaikan UMK di Kabupaten Bekasi sebesar 8,03 persen didasarkan atas data Badan Statistik Nasional yang menunjukkan inflasi tahun ini sebesar 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen. Dari hitungan tersebut, di Kabupaten Bekasi, UMK 2019 naik sebesar Rp 308.187 dari UMK 2018 yakni Rp 3.837.939.

“Ini telah sesuai dengan aturan yang ada dan telah ditetapkan sesuai dengan pembahasan dewan pengupahan. Setelah serangkaian rapat, UMK tersebut akhirnya ditetapkan pada rapat paripurna dewan pengupahan yang ketiga, pekan lalu,” ucapnya.

Edy menegaskan, UMK merupakan jaring pengaman agar para karyawan tidak dieksploitasi dengan upah murah. UMK pun, sesuai aturan, berlaku bagi karyawan dengan masa kerja nol bulan hingga satu tahun.

“Maka untuk karyawan yang sudah lama sebenarnya kan ada tunjangan-tunjangan yang diberikan, sehingga harusnya tidak terpaku pada UMK. Namun itu dikembalikan pada perusahaan itu sendiri,” ujarnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *