Fraksi PDI Perjuangan Desak Alokasi Anggaran Jaminan Sosial Tenaga Non PNS

Terkait Pembahasan KUA PPAS Tahun 2019 yang Molor

Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperhatikan nasib seluruh tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memberikan jamina sosial bagi seluruh tenaga Non PNS.

“Saat ini PNS Pemkab Bekasi tidak pernah mau memikirkan nasib seluruh tenaga Non PNS dilingkungan Pemkab Bekasi. Alasannya terlihat, bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mempekerjakan tenaga Non PNS baik honorer, tenaga kontrak, THL, sukarelawan ataupun sebutan tenaga Non PNS lainnya, tidak memperdulikan tentang Jaminan Sosial (Jastek) Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga Non PNS tersebut,” kata Sekretaris fraksi PDi Perjuangan, Nyumarno, Senin (12/11/2018).

Menurut dia, seharusnya Badan Penelitian Pembangunan (Balitbang), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai kajian dan perencanaan yang jelas.

“Kenaikan Jastek untuk honorer, kenaikan upah untuk THL, harus dikaji secara komprehensif dan menyeluruh. Harus ada kajian kenaikan setiap tahunnya, karena bagaimanapun kebutuhan hidup itu juga naik setiap tahunnya,” ucapnya.

Meskipun kemarin saat pembahasan KUA PPAS dengan sebagian OPD sudah ada kenaikan satuan harga minimum tentang Gaji THL di beberapa OPD, namun menurut Nyumarno baru ada beeberapa OPD yang telah menganggarkan biaya Jastek Ketenagakerjaan bagi para Tenaga Non PNS di masing-masing OPD.

“Sementara untuk OPD ‘gemuk’ (banyak tenaga Non PNS), malah belum sama sekali terlihat kenaikan upah ataupun belum menganggrakan kesejahteraan berupa Jastek bagi tenaga Non PNS,” singgungnya.

Lanjut Nyumarno, hari ini Senin, (12/11/2018) dijadwalkan lanjutan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019 dengan beberap OPD salah satunya Dinas Pendidikan.

Pembahasan lanjutan KUA PPAS 2019 hari ini, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh tenaga Non PNS di Pemkab Bekasi dan seluruh kepala desa, perangkat desa dan seluruh anggota BPD agar di daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Fraksi PDI Perjuangan di Bangar mendesak dan memperjuangkan agar Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial bagi tenaga Non PNS di Dinas Pendidikan. Mengingat jumlahnya sangat banyak, seyogyanya jika belum dapat memberikan kenaikan upah atau Jastek atau sebutan lainnya, minimal tahun 2019 yang akan datang sudah mendaftarkan Tenaga Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Masih kata Nyumarno, dasar hukum aturan pelaksanaan usulan tersebut sudah jelas. Pembahasan lanjutan KUA PPAS 2019 hari ini, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh tenaga Non PNS di Pemkab Bekasi dan seluruh Kepala Desa, Perangkat Desa dan seuruh Anggota BPD agar di daftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita sebagai Anggota DPRD sudah turut mengawal dari dulu, sudah kita desak agar lahir Peraturan Bupati. Tahun 2017 kemarin sudah ada Peraturan Bupati No.103 tahun 2017 tentang kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Kemudian Oktober 2018 yang lalu, juga sudah kita dorong Pemkab mengeluarkan Surat Edaran No.560/SE-42/Disnaker/2018 kepada setiap OPD dan bahkan sampai Kepala Desa, agar Kepala OPD mendaftarkan kepesertaan seluruh Tenaga Non PNS kedalam BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh Camat juga Kepala Desa agar juga mendaftarkan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Jika belum mampu, tambahnya, anggaran untuk empat jaminan, maka dapat dilakukan bertahap terlebih dahulu, yaitu dengan mengikutsertakan mereka menjadi Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Pihak BPJS Ketenagakerjaan, kebutuhan anggarannya kecil kok, hanya sekitar Rp5.400/orang/bulan. Jika kita ambil contoh OPD Dinas Pendidikan, dengan asumsi Tenaga Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan ada 10.000 pekerja misalnya, maka anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun hanya berkisar Rp 648 juta. Angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Ada manfaat pertanggungan biaya saat terjadi kecelakaan kerja, juga ada manfaat  santunan kematian, biaya pemakaman yang mencapai Rp 24juta yang diberikan kepada ahli waris, jika ada anggota keluarga Non PNS yang meninggal dunia. Pokoknya ini harus dianggarkan di 2019, Jaminan Sosial bagi para pekerja Non PNS di wilayah Pemkab Bekasi harus diberikan. Hitungan saya, jika seluruh Non PNS berjumlah misalmya 20 ribuan, maka kebutuhan anggaran Jaminan Sosial tahap awal di 2019 (untuk 2 Jaminan Sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian), hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,29 miliar,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam penetapan  rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Bekasi tahun 2019 batal dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Diketahui pada Jumat (09/11/2019) lalu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bekasi menjadwalkan penetapan KUA PPAS dalam sidang paripurna. Namun, pelaksanaan paripurna yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB batal.

Dari pemantauan djapos.com beberapa Pimpinan dan Anggota Dewan sudah berada di kursi untuk melaksanakan paripurna pada pukul 20.30 WIB. Diwaktu bersamaan Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja masih berada di ruang Rapat Pimpinan. Meski begitu, hingga sekitar pukul 21.20 WIB paripurna tidak jadi dilaksanakan dengan alasan karena tidak hadirnya Dinas Pendidikan.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Baca Berita Sebelumnya :

Paripurna Penetapan KUA PPAS Tahun 2019 Batal, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi: Dinas Pendidikannya Gak Hadir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *