Paripurna Penetapan KUA PPAS Tahun 2019 Batal, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi: Dinas Pendidikannya Gak Hadir

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dalam pembahasan dan penetapan  rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019 batal dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Diketahui pada Jumat (09/11/2019) lalu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bekasi menjadwalkan penetapan KUA PPAS dalam sidang paripurna. Namun, pelaksanaan paripurna yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB batal.

Dari pemantauan djapos.com beberapa Pimpinan dan Anggota Dewan sudah berada di kursi ruang paripurna untuk melaksanakan paripurna pada pukul 20.30 WIB. Diwaktu bersamaan Plt. Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja masih berada di ruang rapat pimpinan. Meski begitu, hingga sekitar pukul 21.20 WIB paripurna tidak jadi dilaksanakan dengan alasan karena tidak hadirnya Dinas Pendidikan.

“Ya batal (paripurna). Dinas Pendidikannya gak hadir. Coba konfirmasi ke Dinas Pendidikan saja,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar kepada djapos.com saat dikonfirmasi tarkait batalnya paripurna penetapan KUA PPAS Kabupaten Bekasi tahun 2019 di ruang paripurna DPRD, Jumat (09/11/2018).

Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno

Sementara itu Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno membenarkan hal itu. Menurut wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terdapat beberapa dinas yang tidak hadir sama sekali saat pembahasan KUA PPAS.

“Maka belum bisa ditetapkan. Akhirnya molor dari jadwal,” kata Nyumarno saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (12/11/2018) pagi.

Nyumarno melanjutkan, pembahasan KUA PPAS tahun 2019 merupakan hal penting dan sudah sewjarnya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghadirinya. Menurut dia, pembahasan KUA PPAS adalah dasar dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2019.

“Jika ada dinas yang belum hadir, akan menjadi aneh. Bagaimana mereka tahu kegiatan mereka di 2019 nanti. Berapa kebijakan dan plafon anggaran sementara mereka? Meskipun secara Undang-Undang bahwa misalnya Dinas Pendidikan harus dianggarkan sekurang-kurangnya 20% dari APBD. Namun harus terpapar dalam KUA PPAS mana-mana kegiatan yang bakal menjadi prioritasnya. Jangan malah tidak hadir dan sesuka hatinya, seolah berlindung dibawah Undang-Undang, namun setiap tahunnya anggaran tidak jelas out put nya,” singgung Nyumarno yang mengaku geram dengan ketidak hadiran Dinas Pendidikan.

Anggota Komisi IV ini juga meradang, dirinya heran dengan kelakuan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Mereka ini kemarin abis dapat tambahan TPP, bahkan kalau tidak salah memakan anggaran APBD diatas 800 miliar lebih. Harusnya mereka malu saat menerima TPP dengan jumlah fantastis, tapi rapat pembahasan ogah-ogahan,” ujarnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *