Soal Aset Milik Pemkab Bekasi, BPN ‘Lempar’ ke Sekda

Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Persoalan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Badan Pertanahan Nasoianal (BPN) Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi ‘melempar’ persoalan tersebut ke Pemkab Bekasi.

Diketahui aset milik Pemkab Bekasi berupa tanah, dari 1494 bidang tanah yang baru tersertifikasi hanya 463. Dan masalah pengurusan sertifikat tersebut, Pemkab Bekasi merasakan kinerja BPN/ATR Kabupaten Bekasi lambat dalam pengurusan.

“Dikonfirmasi dahulu ke Bappenda dan Sekda untuk aset Pemda. Nanti klarifikasi ke kami di kantor,” kata Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo kepada djapos.com melalui pesan singkatnya, beberapa waktu lalu.

Sekda Kabupaten Bekasi, Uju.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut. “Maaf bang saya lagi rapat di Bandung. Ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) atau ke BMD,” kata dia melalui pesan singkatnya kepada djapos.com, Selasa (13/11/2018).

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mendorong pemerintah daerah agar persoalan aset untuk dilakukan pengamanan dengan melakukan sertifikasi.

“Dari temuan kami soal masalah aset pastinya kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mensertifikatkan,” kata dia kepada djapos.com, di kantor BPK perwakilan Jawa Barat, Bandung, Kamis (08/11/2018) lalu.

Penyelesaian persoalan aset kata dia, merupakan hal yang seharusnya sederhana. Menurutnya, untuk mensirtifikatkan aset milik daerah harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan BPN/ATR.

“Memang bagi Pemda ataupun Kementrian yang sudah mendapatkan opini WTP bukannya tidak ada masalah, melainkan ada masalah aset yang tidak terhitung material. Namun dari masalah ini sebenarnya tinggal berkomunikasi saja dengan BPN supaya aset itu dilegalkan kepemilikannya,” ujarnya.

Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa.

Dikatakannya, untuk masalah aset masuk neraca dengan sistem akrual. Karena masalah aset itu terkait dengan penilaian, kepemilikan, dan pengusaan. “Jadi apabila masalah penilaian, kepemilikan dan penguasaan itu belum selesai. Maka pastinya akan kita jadikan temuan,” ucapnya.

Ia mengatakan masalah aset sifatnya komulatif. Sehingga kata dia, setiap tahun harus dilaporkan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti berharap BPN/ATR untuk lebih kooperatif dalam membantu pemerintah daerah dalam pengurusan aset.

Menurutnya, apabila tidak secepatnya diselesaikan dan dilegalkan kepemilikannya, akan berbahaya seperti terjadi gugat mengggugat soal aset.

“Masalah ini sudah sering kita bahas dan evaluasi, apalagi soal aset selalu menjadi temuan. Oleh sebab itu saya minta BPN/ATR bisa memprioritaskan pengurusan milik daerah, tapi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *