Minta Prioritas, Pemkab Bekasi Akui OPD Keluhkan Proses Sertifikasi Aset di BPN

Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi, Effendi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi mengaku akan mengambil langkah konkrit untuk mengatasi persoalan aset atau barang milik daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi, Effendi mengatakan, proses sertifikasi aset berada di tiap-tiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut dia, BPKAD hanya melakukan pencatatan dari hasil laporan OPD tersebut.

“Ya mungkin ketika ada proses yang disertifikatkan kita dorong SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk segera mensertifikasi. Dengan dianggarkan, gitu kan?,” kata dia, saat ditemui djapos.com si ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018).

Meski demikian, ia mengakui adanya keluhan dari tiap-tiap OPD dalam proses sertifikasi aset. “Yang saya rasakan seperti itu (lama). Banyak keluhan-keluhan dari OPD terkait pensertifikatan aset,” ucapnya.

Untuk itu lanjut dia, Pemkab Bekasi berharap adanya prioritas dalam pengurusan aset daerah. “Kami berharap pengurusan sertifikasi aset yang merupakan barang milik daerah untuk diprioritaskan,” ujarnya.

Selain itu tambah dia, Pemkab Bekasi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan-pimpan OPD untuk mengiventalisir aset-aset yang ada. “Surat edaran nomor 032/SE-38/BPKAD pertanggal 13 September 2018. Surat edaran dilayangkan ke 60 OPD yang ada. 60 itu termasuk 23 kecamatan,” jelasnya.

Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo.

Hingga berita ini ditayangkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasoianal (BPN) Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi, Deni Santo berjanji akan memberikan penjelasan. “Oke mas. Nanti sy berikan penjelasan,” kata dia melalui pesan singkatnya kepada djapos.com, Rabu (14/11/2018).

Sebelumnya diberitakan, BPN/ATR Kabupaten Bekasi ‘melempar’ persoalan sertifikasi aset ke Pemkab Bekasi. “Dikonfirmasi dahulu ke Bappenda dan Sekda untuk aset Pemda. Nanti klarifikasi ke kami di kantor,” kata Deni, Sabtu (10/11/2018).

Diketahui, aset milik Pemkab Bekasi berupa tanah, dari 1494 bidang tanah yang baru tersertifikasi hanya 463. Dan masalah pengurusan sertifikat tersebut, Pemkab Bekasi merasakan kinerja BPN/ATR Kabupaten Bekasi lambat dalam pengurusan.

Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mendorong pemerintah daerah agar persoalan aset untuk dilakukan pengamanan dengan melakukan sertifikasi.

“Dari temuan kami soal masalah aset pastinya kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mensertifikatkan,” kata dia kepada djapos.com, di kantor BPK perwakilan Jawa Barat, Bandung, Kamis (08/11/2018) lalu.

Penyelesaian persoalan aset kata dia, merupakan hal yang seharusnya sederhana. Menurutnya, untuk mensirtifikatkan aset milik daerah harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan BPN/ATR.

“Memang bagi Pemda ataupun Kementrian yang sudah mendapatkan opini WTP bukannya tidak ada masalah, melainkan ada masalah aset yang tidak terhitung material. Namun dari masalah ini sebenarnya tinggal berkomunikasi saja dengan BPN supaya aset itu dilegalkan kepemilikannya,” ujarnya.

Kepala BPK perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa.

Dikatakannya, untuk masalah aset masuk neraca dengan sistem akrual. Karena masalah aset itu terkait dengan penilaian, kepemilikan, dan pengusaan. “Jadi apabila masalah penilaian, kepemilikan dan penguasaan itu belum selesai. Maka pastinya akan kita jadikan temuan,” ucapnya.

Ia mengatakan masalah aset sifatnya komulatif. Sehingga kata dia, setiap tahun harus dilaporkan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti berharap BPN/ATR untuk lebih kooperatif dalam membantu pemerintah daerah dalam pengurusan aset.

Menurutnya, apabila tidak secepatnya diselesaikan dan dilegalkan kepemilikannya, akan berbahaya seperti terjadi gugat mengggugat soal aset.

“Masalah ini sudah sering kita bahas dan evaluasi, apalagi soal aset selalu menjadi temuan. Oleh sebab itu saya minta BPN/ATR bisa memprioritaskan pengurusan milik daerah, tapi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Baca Berita Sebelumnya :

Soal Aset Milik Pemkab Bekasi, BPN ‘Lempar’ ke Sekda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *