Aset Pemkab Bekasi Belum Disertifikat Berujung Gugatan, BPN Bantah Proses Serifikat Lama

Mess mahasiswa yang berada di Bandung salah satu aset milik Pemkab Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Banyaknya Barang Milik Daerah (BMD) atau aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang belum tersertifikasi berdampak pada terjadinya sengketa tanah yang berujung pada gugatan.

Sedikitnya ada delapan bidang tanah yang sebelumnya merupakan aset milik Pemkab Bekasi digugat oleh masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengaku sebagai pemiliknya. Dimana sebanyak delapan bidang tanah yang digugat, dua diantaranya Pemkab Bekasi selaku tergugat kalah oleh penggugat.

“Kelemahan bukti atau surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah dan saksi adalah salah satu penyebab kita (Pemkab) kalah,” kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Alex Satudy, kepada djapos.com, Kamis (15/11/2018).

Alex menjelaskan, dua bidang tanah milik Pemkab Bekasi yang telah kalah dalam persidangan dan inkrah yaitu, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sukaresmi dan Sekolah Menengah Pertama (Negeri) 8 Tambun Selatan. Hingga saat ini, kata dia pihaknya sedang memproses enam bidang tanah yang sedang digugat oleh masyarakat, diamana satu diataranya sudah memasuki kasasi.

Adapun enam lahan tersebut diantaranya, SDN 02 Sertajaya, tanah milik Pemkab Bekasi di Rawapasung Kota Bekasi, SDN 01 dan 03 Bojongsari, SDN 06 Karang Rahayu, SDN Sukamahi Cikarang Pusat dan Kantor Desa Setia Asih sedang memasuki kasasi.

“Lima gugatan tersebut masih dalam proses pengadilan, dimana kami sedang mempersiapkan dokumen serta para saksi dan memaparkan bagaimana sejarah lahan tersebut merupakan milik pemerintah,” ujarnya.

Alek mengatakan, adanya gugatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal  yang sah sah saja, kata dia, hal tersebut menjadi hak masyarakat. Adanya peristiwa tersebut, sambung dia, bisa menjadi pelajaran dan pengalaman untuk bisa menginventarisir barang milik daerah.

“Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran, dan hal ini juga hak masyarakat. Mayoritas penggugat  merupakan para ahli waris. Ya memang aset kita perlu dilegalkan dengan pensertifikatan, sehingga kepemilikan barang milik daerah lebih kuat bukti otentiknya,” ucapnya.

Diketahui, aset milik Pemkab Bekasi berupa tanah, dari 1494 bidang tanah yang baru tersertifikasi hanya 463 bidang. Dan masalah pengurusan sertifikat tersebut, Pemkab Bekasi merasakan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi lambat dalam pengurusan.

Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo membantah lamanya proeses pengurusan sertifikat. Menurutnya, bila semua persyaratan dan kelengkapan dokumen terpenuhi, maka proses pensertifikatan aset daerah akan mudah dan cepat.

“Merujuk pada SOP yang ada, maka proses tersebut hanya memakan waktu 32 hari kerja.  Itu jika semua persyaratan atau kelengkapan dokumen terpenuhi,” kata Deni saat ditemui djapos.com di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, bukti kepemilikan atas aset daerah itu harus lengkap termasuk bentuk fisik dilapangan. Salain itu kata dia, luas area tanah harus singkron dengan bukti kepemilikan.

“Cara memperolehnya gimana? Harus disebut, buktinya apa perolehannya harus punya. Setelah itu aset ini dilapangannya sudah dicatatin nggak, statusnya tercatat di dalam aplikasi, kalau di kantor pusat namanya SIMAK-BMN ( Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara),” ujarnya.

Masih kata Deni, kalau sudah masuk atau tercatat di dalam aplikasi, ada namanya Kartu Iventarisir Barang (KIB).

“Itu dia jelas disebutin, tanah seluas sekian, dimana (lokasinya), statusnya belum disertifikat atau sudah, cara perolehannya berapa nilainya berapa itu disebutin. Kalau sudah masuk ke dalam sistem artinya tertib gak. Baru itu bisa diakui sebagai aset kan. Tapi baru dicatat di dalam aplikasi,” ucapnya.

“BPK menginginkan bukti kepemilikan aset. Bukti kepemilikan aset itu dengan sertifikat. Untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah harus disertifikatkan,” sambungnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *