Pasca Dipanggilnya Anggota Dewan oleh KPK, Kantor DPRD Kab Bekasi Terpantau Sepi

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi yang berada di pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pasca dipanggilnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Soleman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kantor DPRD terpantau sepi, Jum’at (16/11/2018).

Soleman yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, merupakan saksi pertama dari unsur DPRD. Ia dipanggil sebagai saksi dari tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor.

Menanggapi sepinya kantor dewan, Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengatakan ada beberapa anggota dewan pada hari ini mempunyai agenda ke luar daerah.

“Hari ini ada agenda ke Bandung, BK (Badan Kehormatan) sama Bapemperda (Badan Pembantukan Peraturan Daerah). Anggota BK 5 orang, Bapemperda 13. Jadi 18 orang (dewan) yang ke Bandung,” katanya.

Untuk diketahui, anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 berjumlah 50 orang yang terdiri dari empat unsur pimpinan dan 46 anggota.

Dari pantauan djapos.com, sejak pagi hari kantor DPRD terlihat sepih. Keramaian justru terlihat di area parkiran belakang kantor dewan yang digunakan untuk area pasar kaget setiap Jum’at pagi hingga siang hari.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Soleman, Kamis (15/11/2018) kemarin.

“Terkait evaluasi Gubernur. Memperkenalkan Bang Waras dengan Sekda Jabar (Iwa Kamiwa),” kata dia singkat saat dihubungi djapos.com.

Meski demikian, Soleman tidak menjelaskan maksud memperkenalkan Waras dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Kamiwa kepada pihak mana. Diketahui, Waras Warsito merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar.

Soleman mengaku proses dirinya dimintai keterangan sebagai saksi di kantor KPK berjalan cepat. “Lima pertanyaan. Cepet, cuma satu jam setengah,” ucapnya.

Diketahui dalam kasus suap Meikarta, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) lalu. Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin beserta Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MBJ Nahor Kepala Dinas Pemadan Kebakaran, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP  dan Neneng Rahmi Nurlaeli Kepala Bidang Tata Ruang, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai commitment fee tahap pertama dari total commitment fee senilai Rp 13 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta staf Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka pemberi suap.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *