Sering Jadi Temuan BPK hingga Berujung Gugatan, BPN Dukung Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Pemkab Bekasi

Kepala kantor BPN/ATR Kabupupaten Bekasi, Deni Santo.

Cikarang Selatan, Djapos.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mengaku menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten (Pamkab) Bekasi dalam tertib administrasi pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD).

Kepala Kantor BPN/ATR, Deni Santo mengatakan upaya yang dilakukan pihaknya dalam persoalan aset Pemkab Bekasi yaitu dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bekasi dengan BPN/ATR Kabupaten Bekasi pada bulan September 2018 lalu.

Meski demikian, Deni menyinggung kelanjutan dari MoU tersebut. Menurutnya, pasca penandatanganan MoU, belum ada tindaklanjut dari Pemkab Bekasi. “Setelah MoU seharusnya dilakukan perjanjian kersama,” katanya, saat ditemui djapos.com di ruang kerjanya, Kamis (15/11/2018).

Dikatakannya, penertiban aset dengan pensertifikatan seharusnya menjadi skala prioritas. Hanya saja lanjut dia, sampai saat ini belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bekasi selaku pengguna barang yang mengajukan prases sertifikasi pasca penandatanganan MoU tersebut.

“Sekarang inventarisirnya sudah ada belum? Kan Pemkab baru melakukan proses iventarisasi barang milik daerah. Surat edaran kepada pimpinan-pimpan OPD untuk mengiventarisir aset-aset yang ada juga baru dilakukan bulan September,” ucapnya.

Ia menjelaskan, bukti kepemilikan atas aset daerah itu harus lengkap termasuk bentuk fisik dilapangan. Salain itu kata dia, luas area tanah harus sinkron dengan bukti kepemilikan.

“Cara memperolehnya gimana? Harus disebut, buktinya perolehannya harus punya. Setelah itu aset ini dilapangannya sudah dicatatin nggak, statusnya tercatat di dalam aplikasi, kalau di kantor pusat namanya SIMAK-BMN ( Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara),” ujarnya.

Masih kata Deni, kalau sudah masuk atau tercatat di dalam aplikasi, ada namanya Kartu Iventarisir Barang (KIB). “Itu dia jelas disebutin, tanah seluas sekian, dimana (lokasinya), statusnya belum disertifikat atau sudah, cara perolehannya berapa nilainya berapa itu disebutin. Kalau sudah masuk ke dalam sistem artinya tertib gak? Baru itu bisa diakui sebagai aset kan. Tapi baru dicatat di dalam aplikasi,” ucapnya.

“BPK menginginkan bukti kepemilikan aset. Bukti kepemilikan aset itu dengan sertifikat. Untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah harus disertifikatkan,” sambungnya.

Dalam persoalan aset, Deni juga menyinggung perlunya sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemkab Bekasi dalam penganggaran penguasaan aset atau BMD. “Dalam proses sertifikasi kan ada biaya yang harus dikeluarkan. Nantinya, biaya tersebut akan tercatat dalam Surat Perintah Setor (SPS). Kalau menjadi priorotas dewan harus menyetujui anggarannya,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, aset milik Pemkab Bekasi berupa tanah, dari 1494 bidang tanah yang baru tersertifikasi hanya 463 bidang. Dan masalah pengurusan sertifikat tersebut, Pemkab Bekasi BPN/ATR Kabupaten Bekasi lambat dalam pengurusan.

 

Minta Prioritas

Selain, telah mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan-pimpan OPD untuk mengiventalisir aset-aset yang ada. Surat edaran tersebut dikeluarkan Badan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi dengan Nomor 032/SE-38/BPKAD pertanggal 13 September 2018. Surat edaran tersebut dilayangkan ke 60 OPD, termasuk 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Pemkab Bekasi juga meminta prioritas dalam proses sertifikasi.

Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi, Effendi mengatakan, proses sertifikasi aset berada di tiap-tiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut dia, BPKAD hanya melakukan pencatatan dari hasil laporan OPD tersebut.

“Ya mungkin ketika ada proses yang disertifikatkan kita dorong SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk segera mensertifikasi. Dengan dianggarkan, gitu kan?,” kata dia, saat ditemui djapos.com di ruang kerjanya, Rabu (14/11/2018) lalu.

Meski demikian, ia mengakui adanya keluhan dari tiap-tiap OPD dalam proses sertifikasi aset. “Yang saya rasakan seperti itu (lama). Banyak keluhan-keluhan dari OPD terkait pensertifikatan aset,” ucapnya.

Untuk itu, Pemkab Bekasi berharap adanya prioritas dalam pengurusan aset daerah. “Kami berharap pengurusan sertifikasi aset yang merupakan barang milik daerah untuk diprioritaskan,” ujarnya.

Kepala BPK RI perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa mendorong pemerintah daerah agar persoalan aset untuk dilakukan pengamanan dengan melakukan sertifikasi.

“Dari temuan kami soal masalah aset pastinya kami merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mensertifikatkan,” kata dia kepada djapos.com, di kantor BPK perwakilan Jawa Barat, Bandung, Kamis (08/11/2018) lalu.

Penyelesaian persoalan aset kata dia, merupakan hal yang seharusnya sederhana. Menurutnya, untuk mensirtifikatkan aset milik daerah harus ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan BPN/ATR.

“Namun dari masalah ini sebenarnya tinggal berkomunikasi saja dengan BPN supaya aset itu dilegalkan kepemilikannya,” ujarnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Bekasi, Effendi.

Dikatakannya, untuk masalah aset masuk neraca dengan sistem akrual. Karena masalah aset itu terkait dengan penilaian, kepemilikan, dan pengusaan. “Jadi apabila masalah penilaian, kepemilikan dan penguasaan itu belum selesai. Maka pastinya akan kita jadikan temuan,” ucapnya.

Ia mengatakan masalah aset sifatnya komulatif. Sehingga kata dia, setiap tahun harus dilaporkan pemerintah daerah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti berharap BPN/ATR untuk lebih kooperatif dalam membantu pemerintah daerah dalam pengurusan aset.

Menurutnya, apabila tidak secepatnya diselesaikan dan dilegalkan kepemilikannya, akan berbahaya seperti terjadi gugat mengggugat soal aset. “Masalah ini sudah sering kita bahas dan evaluasi, apalagi soal aset selalu menjadi temuan. Oleh sebab itu saya minta BPN/ATR bisa memprioritaskan pengurusan milik daerah, tapi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

 

Pemkab Bekasi Digugat

Banyaknya aset atau BMD Pemkab Bekasi yang belum tersertifikasi berdampak pada terjadinya sengketa tanah yang berujung pada gugatan.

Sedikitnya ada delapan bidang tanah yang sebelumnya merupakan aset milik Pemkab Bekasi digugat oleh masyarakat dan tokoh masyarakat yang mengaku sebagai pemiliknya. Dimana sebanyak delapan bidang tanah yang digugat, dua diantaranya Pemkab Bekasi selaku tergugat kalah oleh penggugat.

“Kelemahan bukti atau surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah dan saksi adalah salah satu penyebab kita (Pemkab) kalah,” kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Alex Satudy, kepada djapos.com, Kamis (15/11/2018).

Alex menjelaskan, dua bidang tanah milik Pemkab Bekasi yang telah kalah dalam persidangan dan inkrah yaitu, Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Sukaresmi dan Sekolah Menengah Pertama (Negeri) 8 Tambun Selatan. Hingga saat ini, kata dia pihaknya sedang memproses enam bidang tanah yang sedang digugat oleh masyarakat, diamana satu diataranya sudah memasuki kasasi.

Adapun enam lahan tersebut diantaranya, SDN 02 Sertajaya, tanah milik Pemkab Bekasi di Rawapasung Kota Bekasi, SDN 01 dan 03 Bojongsari, SDN 06 Karang Rahayu, SDN Sukamahi Cikarang Pusat dan Kantor Desa Setia Asih sedang memasuki kasasi.

“Lima gugatan tersebut masih dalam proses pengadilan, dimana kami sedang mempersiapkan dokumen serta para saksi dan memaparkan bagaimana sejarah lahan tersebut merupakan milik pemerintah,” ujarnya.

Alek mengatakan, adanya gugatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal  yang sah sah saja, kata dia, hal tersebut menjadi hak masyarakat. Adanya peristiwa tersebut, sambung dia, bisa menjadi pelajaran dan pengalaman untuk bisa menginventarisir barang milik daerah.

“Ini menjadi pengalaman dan pembelajaran, dan hal ini juga hak masyarakat. Mayoritas penggugat  merupakan para ahli waris. Ya memang aset kita perlu di legalkan dengan pensertifikatan, sehingga kepemilikan barang milik daerah lebih kuat bukti otentiknya,” ucapnya.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

 

Baca Berita Sebelumnya :

Aset Pemkab Bekasi Belum Disertifikat Berujung Gugatan, BPN Bantah Proses Serifikat Lama

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *