Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi Jadi Saksi Kasu Suap Meikarta, Ini Kata Hasto

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto meminta kepada kader partainya yang menjadi saksi dalam kasus suap Meikarta untuk menyatakan kebenaran hukum.

“Untuk menjadi saksi yang sebaik-baiknya, menyatakan kebenaran hukum,” kata dia, saat ditemui djapos.com usai menghadiri acara safari kebangsaan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) Perjuangan, Jl. Inspeksi Kalimalang Tegaldanas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Sabtu (17/11/2018) lalu.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman untuk menjadi saksi dalam kasus suap Meikarta. Soleman yang merupakaan anggota Komisi I dan Ketua DPC PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi merupakan saksi pertama dari unsur DPRD. Ia dipanggil sebagai saksi dari tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor.

Ditanya apa saja pertanyaan yang diolontarkan penyidik KPK kepadanya, ia mengatakan. “Terkait evaluasi Gubernur. Memperkenalkan Bang Waras dengan Sekda Jabar (Iwa Kamiwa),” kata dia singkat saat dihubungi djapos.com, Kamis (15/11/2018) lalu.

Meski demikian, Soleman tidak menjelaskan maksud memperkenalkan Waras dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Kamiwa kepada pihak mana. Diketahui, Waras Wasisto merupakan anggota DPRD Provinsi Jabar.

Soleman mengaku proses dirinya dimintai keterangan sebagai saksi di kantor KPK berjalan cepat. “Lima pertanyaan. Cepet, cuma satu jam setengah,” katanya.

Soleman juga mengaku siap jika dirinya dipanggil kembali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus suap Meikarta. “Ya siap, PDI Perjuangan menghormati hukum,” kata dia, Sabtu (17/11/2018) lalu.

Sementara itu, dikonfirmasi mengenai penyebutan namanya oleh Soleman, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Waras Wasisto tidak memberikan jawaban. Ditemui di acara safari kebangsaan PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan ia memilih bungkam.

Dalam kasus suap Meikarta, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) lalu. Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin beserta Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MBJ Nahor Kepala Dinas Pemadan Kebakaran, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP dan Neneng Rahmi Nurlaeli Kepala Bidang Tata Ruang, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai commitment fee tahap pertama dari total commitment fee senilai Rp 13 miliar.

Neneng juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya termasuk mengembalikan uang yang diduga dari hasil suap sebesar Rp 3 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta staf Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka pemberi suap.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *