Soal Perizinan Proyek Meikarta, Mantan Kepala DPMPTSP : Kita Nggak Pernah Ngeluarin Apa-Apa

Mantan Kepala DPMPTS Kabupaten Bekasi, Carwinda.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Carwinda mengaku tidak pernah mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengurusan perizinan proyek Meikarta.

“Kita mah nggak ngeluarin apa-apa. Saya juga nggak tau itu mundur-mundur yang mana. Itu mungkin persyaratan-persyaratan di PUPR,” kata Carwinda, kepada djapos.com, Senin (19/11/2018).

Diketaui, Carwinda pernah menduduki posisi Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi sebelum diganti oleh Dewi Tisnawati. Saat ini ia menjabat sebagai Asisten Daerah (Asda) I pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan dalam sejumlah rekomendasi perizinan proyek pembangunan Meikarta. Kejanggalan itu adalah dugaan penanggalan mundur (backdate) dalam rekomendasi perizinan proyek milik Lippo Group tersebut.

“Diduga sejumlah rekomendasi sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit dan sebelum pembangunan Meikarta dilakukan itu (sejumlah rekomendasi perizinan-red) dibuat backdate. Sekaligus juga kami mendalami apakah pembangunan sudah dimulai sebelum perizinan selesai atau sebagaimana semestinya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (13/11/2018) lalu.

Menurutnya, rekomendasi perizinan proyek terkait lingkungan hingga keselamatan kebakaran harus dipenuhi sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan proyek properti yang sudah dibangun rendah risiko demi menekan ancaman atau kerugian bagi penghuni.

Dalam kasus suap Meikarta, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, Senin (15/10/2018) lalu. Bupati Bekasi non aktif Neneng Hasanah Yasin beserta Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Sahat MBJ Nahor Kepala Dinas Pemadan Kebakaran, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP  dan Neneng Rahmi Nurlaeli Kepala Bidang Tata Ruang, diduga menerima Rp 7 miliar sebagai commitment fee tahap pertama dari total commitment fee senilai Rp 13 miliar.

Neneng juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya termasuk mengembalikan uang yang diduga dari hasil suap sebesar Rp 3 miliar.

KPK juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sandoro, dua orang konsultan Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta staf Lippo Group Henry Jasmen sebagai tersangka pemberi suap.

 

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *