Pemprov Jabar Akan Keluarkan Pergub, Wagub Uu Minta LPM Diberdayakan

Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Umum didampingi Dewan Pembina LPM, Nyumarno.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Keberadaan Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) di setiap desa dan kelurahan  saat ini masih kerap dipandang sebelah mata. Padahal, keberadaan LPM sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ini pernah jaya sebelumnya dalam membantu kinerja Kepala Desa dan Lurah di wilayahnya masing-masing.

Penilaian ini terungkap di acara pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Ke I Dewan Pimpinan Daerah LPM Provinsi Jawa Barat yang digelar di gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Jum’at (21/12/2018) pagi.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Umum mengakui hal itu. “Oleh karenanya saya hadir disini sebagai bentuk pengakuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada LPM yang memang sudah ada sejak dahulu dan keberadaannya memang memiliki legalitas formal berdasarkan Undang-Undang. Cuma memang sampai saat ini memang ada anggapan  bahwa LPM ini masih dianggap sebelah mata dan kurang eksis dimata masyarakat. Mudahan-mudahan dengan Rakerda ini LPM bisa mengeksiskan keberadaannya,” ucapnya.

Menurutnya, LPM yang ada di setiap desa dan kelurahan harus dikembalikan fungsinya dengan diberdayakan oleh para Kepala Desa dan Lurah seperti dalam kegiatan pembangunan atau infratruktur.

“Jadi jangan semuanya diberikan kepada rekanan, tetapi harus diberikan juga kepada LPM karena ada beberapa efek dominonya juga bagi masyarakat kalau kegiatan diberikan kepada mereka, sehingga masyarakat bisa ikut menikmati hasilnya juga” ungkapnya.

Contoh sederhana, kata Uu, jikalau di desa ada alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta yang dialokasikan untuk pembangunan jalan setapak, itu bisa digunakan di 4 titik dan dari setiap kegiatan yang mengerjakan adalah masyarakat itu sendiri.

“Jadi LPM ini sifatnya hanya sebagai fasilitator atau komandannya saja. Yang mengerjakannya tetap masyarakat dan hasil atau keuntungannya itu bisa dibelanjakan oleh masyarakat lagi sehingga hal ini tentu akan menambah daya jual dan daya beli masyarakat,” kata dia.

Oleh karenanya, dalam waktu dekat pihaknya akan mendorong agar Pemprov Jawa Barat segera mengeluarkan regulasi atau Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan Undang-undang yang sudah ada agar di tahun 2019 nanti LPM dapat eksis dan diberdayakan di setiap desa dan kelurahan.

“Artinya pemerintah disini harus bisa memberikan fasilitas, pemerintah harus memberikan legalitas dan pemeritah harus hadir untuk memberikan kebijakan-kebijakan lain untuk LPM itu sendiri agar Jabar Juara, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” kata dia.

Sementara, Ketua Dewan Pembina LPM Kabupaten Bekasi, Nyumarno mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Pergub tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, yang mana sebagai dasar hukum dan payung hukum tambahan, untuk pengakuan keberadaan LPM di desa dan kelurahan se-Jawa Barat.

“LPM harus didukung oleh Pemerintah. Perlu dibuatkan payung hukum yang jelas, sampai dengan aturan teknis pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan tersebut,” kata Nyumarno, saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Kerja Daerah I LPM Tingkat Jawa Barat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Jum’at (21/12/2018).

Nyumarno mengaku akan mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

“Saat ini di Kabupaten Bekasi, yang ada baru Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan RT dan RW, padahal Lembaga Kemasyarakatan itu adalah mitra Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yang mana harus semuanya diatur dalam Peraturan Daerah, kemudian nanti turunannya berupa Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, barulah nanti aplikasi di tiap Desa dan Kelurahan mengatur ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Kemasyarakatan tersebut. Dengan harapan tugas dan fungsi LPM menjadi jelas, dan terdapat pengalokasian anggaran juga dalam APBD. baik berbentuk Hibah ataupun Honorarium bagi LPM,” ujarnya.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *