Parah! Baru 35 Persen Pejabat Pemkab Bekasi yang Lapor Kekayaan, Dewan Belum Semua

Foto istimewa.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepatuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih minim.

Hal tersebut terlihat dari data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, hingga akhir Desember 2018 BKPPD mencatat hanya sekitar 35 persen pejabat yang sudah melapotkan LHKPN.

“Untuk eselon II tercatat 20 orang yang sudah melaporkan. Jumlah tersebut dari sebanyak 36 pejabat eselon II,” kata Kepala BKPPD Kabupaten Bekasi, Oded S Yahya, kepada djapos.com, Rabu (16/01/2019).

Untuk secara menyeluruh, kata Oded, sekitar 35 persen pejabat yang sudah melaporkan. “Yang wajib melaporkan itu sekitar 249 orang. Baik eselon II, maupun eselon III, termasuk pejabat fungsional di inspektorat dan Kasubag di ULP,” ujarnya.

Oded mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan kepada pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi untuk segera melaporkan harta kekayaanya. “Kami selalu mengingatkan. Baik melalui surat menyurat maupun secata lisan. Pak Sekda juga sudah beberapa kali mengingatkan,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengungkapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi hingga saat ini belum ada yang melaporkan LHKPN.

“Dari 50 baru 1 orang yang sudah menyerahkan ke Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD. Tapi belum di upload, karena untuk adminnya belum ada. Kami sudah mengirim surat per 8 Oktober 2018 tentang pengusulan nama adminnya,” jelasnya.

Untuk diketahui, mengacu kepada Surat Edaran Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 7 tahun 2016 disebutkan bahwa penyampaian LHKPN tahun 2017 terhitung sejak 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017. LHKPN harus diserahkan kepada KPK paling lambat 31 Maret 2018.

Bahkan KPK juga sudah melakukan sosialisasi peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN, di ruang Pansus DPRD Kabupaten Bekasi, pada 14 September 2018 lalu. Sosialisasi Monitoring Kepatuhan LHKPN dilakukan sehubungan dengan surat Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Nomor B/5852/LHK.00/12/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *