Didesak Ribuan Umat Islam Lapor Perusakan Segel THM, Satpol PP Kabupaten Bekasi Masih ‘Berkelit’

Ribuan umat islam menyampaikan tuntutannya di depan pintu utama Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Hudaya didesak untuk melaporkan perusakan segel oleh pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Desakan tersebut disampaikan ribuan umat islam di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyyah (Fukhis) yang menggelar aksi unjuk rasa di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jum’at (18/01/2019).

Dalam aksinya, ribuan massa tidak diperkenankan menyampaikan aspirasinya di depan gedung Bupati, karena tertahan di pintu masuk utama Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi.

Massa baru berhasil menembus pintu utama setelah diperkenankan melaksanakan Sholat Ashar di Masjid Agung Nurul Hikmah yang berada di komplek perkantoran Pemkab Bekasi. Usai melaksanakan Sholat Ashar, massa berhasil merangsek ke gedung Bupati dan ditemui Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

Didampingi petugas keamanan, mereka menyambangi gedung Bupati.

Dari hasil pertemuan itu, Sekretaris Fukhis, KH. Kosim Nurseha mengaku kecewa karena Pemkab Bekasi dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bekasi enggan menindaklanjuti tuntutan massa.

“Hasilnya nihil, jadi Pemkab Bekasi benar-benar sudah mengecewakan masyarakat karena telah menghambur-hamburkan uang rakyat dengan menyegel THM (Tempat Hiburan Malam-red), tetapi setelah adanya perlawanan berupa perusakan segel justru mereka diam saja. Ini ada apa?,” kata KH. Kosim Nurseha heran.

Fukhis, sambungnya, akan terus mendorong agar Pemkab Bekasi Bekasi benar-benar serius menegakan Perda No 3 Tahun 2016 dengan menutup total usaha pariwisata yang dilarang dalam pasal 47 seperti diskotik, bar, klub malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik  dan usaha kepariwisataan lainnya yang tidak sesuai syariat islam.

“Insya Allah kami tidak akan mengenal lelah untuk terus jalan dan kami juga akan melakukan aksi-aksi lanjutan diantaranya kami siap untuk turun, melakukan aksi ke jalan dan melakukan langkah –langkah lainnya,” ucapnya.

Sebelumnya mereka sempat tertahan di depan pintu masuk utama Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan tuntutan massa tidak bisa realisasikan karena adanya surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pertanggal 25 Desember 2015 silam tentang Harmonisasi Raperda yang menyebutkan bahwa pasal 47 dalam Raperda No 03 Tahun 2016 harus dihapus karena bertentangan dengan Undang-undang No 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Jadi ada data yang diberikan oleh pengusaha hiburan bahwa pada saat penyusunan Raperda itu ada mekanisme yang tidak dilakukan yaitu surat Harmonisasi Raperda dari Gubernur kepada Bupati Bekasi yang didalam point 4 itu isinya menghapus Pasal 47,” kata Hudaya.

Surat tersebut, sambungnya, baru diketahui setelah Satpol PP melakukan penyegelan terhadap usaha kepariwisataan yang dilarang pada Desember 2018 kemarin.

“Saya baru tahunya setelah dilakukan penyegalan dan mereka (pengusaha THM) buka kembali dasarnya itu dan disampaikan ke saya. Kalau saya tau ada dasarnya itu, ya saya nggak akan melakukan penyegalan,” kelitnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi juga mempersilahkan Satpol PP untuk melaporkan perusakan segel oleh pengusaha THM ke Polres Metro Bekasi.

“Silahkan dari pihak Satpol PP untuk melaporkan. Nanti kita proses,” kata Kepala Satuan Resort Reskrim Polres Metro Bekasi, AKBP Rizal Marito, Jumat (21/12/2018) lalu

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *