KPK Minta Parpol Tegur Anggota DPRD Tak Lapor Kekayaan, Ini Kata Petinggi Parpol di Kabupaten Bekasi

Foto Istimewa.

Cikarang Pusat, Djapos.com – DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Bekasi mengaku semua anggotanya sudah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Beres semua sudah melaporkan. PDI Perjuangan sudah melaporkan semua,” kata Ketua DPC PDI Perjuangn, Soleman, Minggu (20/01/2019).

Hal yang sama dikatakan Bendahara DPC PDI Perjuangan, Nyumarno, menurutnya dirinya dan anggota Fraksi PDI Perjuangan sudah melaporkan LHKPN.

“Saya pribadi sudah melaporkan. Anggota Fraksi sudah melaporkan juga, tetapi memang tidak ikut kolektif yang melalui Sekwan. Saya melaporkan pada 18 Desember 2018. Laporan kita masing-masing ke KPK, melalui email elhkpn@kpk.go.id. Email resmi KPK utk Pelaporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara,” kata Nyumarno.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Partai Golkar, Yoyo Yahya mengaku akan mengkonfirmasi terlebih dahulu siapa saka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari Partai Golkar yang belum melaporkan LHKPN.

“Saya komfirmasi dahulu ya, siapa saja yang belum laporan,” kata Yoyo singkat saat dihubungi djapos.com, Minggu (20/01/2019).

Sementara Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin mengaku saat ini belum bisa memberi informasi terkait LHKPN. “Saya lagi acara di Bandung, nanti ya,” katanya.

Terpisah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli memilih tidak menjawab konfirmasi megenai LHKPN.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi mengungkapkan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bekasi hingga saat ini belum ada yang melaporkan LHKPN.

“Dari 50 baru 1 orang yang sudah menyerahkan ke Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD. Tapi belum di upload. Karena untuk adminnya belum ada. Kami sudah mengirim surat per 8 Oktober 2018 tentang pengusulan nama adminnya,” kata Herman Hanafi, Rabu (16/01/2019) lalu.

Untuk diketahui, KPK meminta pemimpin parpol menegur anggotanya yang tak laporkan LHKPN. “Kami minta para pimpinan parpol juga mendorong dan bahkan memberikan teguran, jika ada anggota DPR atau DPRD dari partainya uang belum lapor LHKPN,” ujar Kabiro Humas KPK Febri dilansir dari, detikcom, Minggu (20/01/2019).

Pelaporan LHKPN masih dibuka hingga 31 Maret 2019. Febri mengatakan KPK siap memberikan bantuan untuk menjelaskan mekanisme pelaporan LHKPN.

“Tapi karena tahun 2019 ini pelaporan masih terbuka sampai 31 Maret 2019, KPK terbuka menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan LHKPN. Silakan hubungi Call Center 198,” ujarnya.  

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *