Warga Ratujaya Resah dan Mengeluh, Sudah 2 Tahun Urus Sertifikasi Tanah Hingga Jutaan Tak Kunjung Selesai 5/5 (2)

— Kinerja BPN Depok Dipertanyakan–

Bukti Kwitansi Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah Kolektif.

Depok, Djapos.com – Sejumlah warga di wilayah Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung, Depok, Jawa Barat resah dan mengeluh lantaran sudah lebih dari dua tahun urus sertifikat tanah tak juga kunjung selesai. Padahal, mereka mengaku sudah keluar biaya sampai jutaan rupiah.

Berdasarkan investigasi djapos.com dan dari keterangan sumber yang tak ingin disebutkan namanya, bahwa pembuatan sertifikat yang masuk dalam program sertifikat kolektif itu, semua berjumlah 600 bidang.

“Awalnya 300 kemudian ditambah lagi 300 sertifikat dan itu pengurusan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kabarnya malah baru selesai 200 lebih, belum separuhnya mas. Padahal saya ngurus sudah keluar biaya hampir 4 juta,” ungkap sang warga dengan nada kesal.

Senada dengan warga diatas, saat dikonfirmasi, ‘M’ oknum pegawai Kelurahan Ratujaya menjelaskan kalau sampai saat ini sertifikat yang sudah jadi memang baru dua ratusan lebih. Bahkan dengan nada mengeluh, dia akui kalau dirinya sekarang yang jadi ‘bemper’ lantaran di kejar-kejar warga yang setiap hari silih berganti datang menanyakan sertifikat tanahnya.

“Yang lain enak tinggal duduk manis, udah terima jatah masing-masing, tinggal saya ini yang repot jadi ‘bemper’, harus nyelesaikan semua,” tutur oknum tersebut.

Selain itu saat ditanya, ‘M’ juga membeberkan, kalau besaran jatah yang diterima oleh masing-masing dari mulai Lurah, sampai RT, RW, jumlahnya bervariasi. Dari kisaran Rp 300 ribu, 500, hingga Rp 750 ribu. Sedangkan untuk pihak BPN sendiri kisarannya disebut -sebut sekitaran Rp 2 juta perbidangnya.

Bahkan, ‘M’ sempat menyebut 4 nama oknum BPN, yang diduga kuat terkait kasus pungli pembuatan sertifikat kolektif tersebut dan salah satunya berperan sebagai mediator.

Untuk mengetahui apa kendala yang menjadi alasan tersendatnya pensertifikasian tanah warga dan adanya pungutan 2 juta perbidang yang jika dikalikan 600 sertifikasi maka kasusnya dapat dikategorikan masuk ke ranah KPK tersebut. djapos.com pun datang menanyakan langsung kepihak BPN.

Namun jawaban yang diperoleh, terkesan klise, yakni adanya kekurangan berkas, overlife data dan lainnya. Sementara saat ditanya soal pungutan pihak BPN yang diwakili Kabag TU Heny menyatakan tidak ada.

Foto Illustrasi.

“Waah, Kaya dong kalau segitu saya. Ga benar itu, kita sudah batasi cuma 300 bidang, tapi pihak Kelurahan masukin lagi 300 dan kita stop. Pastinya kami sedang proses dan mudah-mudahan sebelum 2019 sudah selesai,” ujar Heny.

Dikesempatan berbeda, Kepala Kantor BPN Sutanto saat di konfirmasi menyatakan akan segera menyikapi hal itu dengan tegas. “Pokoknya kalau tidak selesai, saya atau dia yang keluar dari sini..!,” ujarnya.

Adanya fenomena miring tentang kasus pungli pengurusan sertifikat tanah di wilayah Ratujaya, yang tidak kunjung kelar ini, tentunya akan menjadi preseden buruk dimata publik. Sehingga wajar, jika belakangan menjadi bahan perbincangan di kalangan warga masyarakat.

Mereka jadi resah dan mengeluh, lantaran sudah lebih dari 2 tahun (2016-2018), hingga sekarang memasuki 2019, pembuatannya belum juga selesai.

Berdasarkan keterangan dari beberapa warga yang berhasil ditemui djapos.com, hampir semua mengaku sudah melengkapi pemberkasan, dan membayar pungutan, yang besarannya bervariasi dari Rp 3 juta hingga sampai Rp 5 juta.

Hal itu tentunya sudah dapat dikatakan mencoreng wajah pemerintah dan juga sangat bertentangan dengan ‘Reformasi Agraria’ yang mencakup hal pembagian sertifikat tanah untuk Rakyat. Dimana pemerintah berambisi untuk menuntaskan sertifikasi semua lahan di Indonesia hingga 2025.

Bahkan, Presiden Jokowi sudah dengan jelas mengatakan redistribusi tanah untuk penduduk miskin dan masyarakat mendapat prioritas, namun kenyataan yang ada, masih jauh dari harapan.

Warga sebagai pemohon sertfikat, nyatanya masih terus mengeluh lantaran ulah para oknum nakal yang diduga masih gemar menyalahgunakan jabatannya dengan mencari keuntungan sesaat. Sehingga secara defacto, tentunya akan mencoreng itikad baik dari pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan program reformasi agraria dimaksud.

Padahal belum lama ini, Jokowi malah pernah meminta warga, untuk melapor ke Polisi jika ada ditemui pungutan liar (pungli) saat pengurusan sertifikat tanahnya.

Bahkan dihadapan warga Presiden menegaskan, bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluarkan saat mengurus sertifikat dikantor BPN. “Ya langsung dilaporkan saja kalau memang ada pungli,” pungkas Jokowi.    

Reporter : GFT

Foto : dok/DJP/GFT

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *