Pembangunan Gedung Tripartit Mangkrak

Kondisi pembangunan Gedung Tripartit yang mangkrak.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pembangunan Gedung Tripartit yang berada di Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi tidak selesai dikerjakan atau mangkrak.

Gedung yang sedianya akan dimanfaatkan sebagai tempat mediasi atau musyawarah penyelesaian konflik hubungan industrial itu semula direncanakan selesai pada akhir tahun 2018. Namun, pihak ketiga hanya mampu menyelesaikan pekerjaan kontruksi sekitar 40 persen.

“Pihak ketiganya wanprestasi. Hanya sekitar 40 persen saja yang dikerjakan.” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, Rabu (13/02/2019).

Menurut Iman, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi sudah mengirim surat ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memblacklist perusahaan yang mengerjakan pembangunan Gedung Tripartit.

“Nah itu diputus kontrak, kita minta jaminan pelaksanaannya 5 persen yang disetorkan ke kas daerah. Kita juga sudah kirim surat ke LKPP agar perusahaan tersebut di blacklist selama 2 tahun tidak boleh ikut pengadaan barang dan jasa. Cuma nama perusahaannya saya gak hafal,” ucapnya.

Informasi yang diperoleh djapos.com, pelaksanaan pekerjaan gedung yang dianggarkan sebesar Rp 9.998.800.000 tersebut hanya dikerjakan oleh beberapa pekerja.

“Saya juga bingung, kontraktornya punya modal apa nggak? Tukang (pekerja) yang kerjanya saja cuma sedikit,” ujar salah seorang warga sekitar lokasi pembangunan Gedung Tripartit yang enggan menyebutkan namanya.

Padahal, rencana pembangunan Gedung Tripartit digagas sejak tahun 2015 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.  Pembebasan lahan yang sedianya dilakukan pada tahun 2015 sempat batal terlaksana dan tidak bisa terserap karena petunjuk teknis dan kajian mengenai proyek tersebut berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Akan tetapi anggaran pembebasan lahannya berada di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2016 Pemkab Bekasi melalui Disnaker kembali mengalokasikan anggaran pembebasan lahan seluas 1000 m2 sebesar Rp 3 miliar.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *