Sukseskan Pesta Demokrasi, Pemkab Bekasi Pantau Keaktifan WNA

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkomitmen turut serta dalam mensukseskan pesta demokrasi pada pemilu 17 April 2019 mendatang.

Salahsatu langkah yang dilakukan Pemkab Bekasi yakni dengan melakukan pemantauan akan potensi Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Bekasi dalam mempengaruhi keberlangsungan pemilu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bekasi, Kosasih mengatakan, pesta demokrasi yang merupakan kegiatan lima tahun sekali di Indonesia sangat rentan turut campur WNA dalam mempengaruhi pilihan politik.

Meskipun potensi itu sangat rentan terjadi, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kegiatan perpolitikan orang asing yang berada di Kabupaten Bekasi.

“Kita terus melakukan pemantauan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak. Baik TNI Polri, KPU dan Badan Pengawas Pemilu,” kata dia kepada djapos.com, Jum’at (15/02/2019).

Khusus untuk di lingkungan Pemkab Bekasi, terang dia, Kesbangpol sudah memberikan surat edaran kepada camat dan kepala desa untuk memantaunya. “Mengapa kita memantau pergerakan orang asing. Sebab hal ini amanah Undang-undang nomor 7 tahun 2018 tentang pemilu. Dimana  melarang orang asing terlibat langsung dalam politik, seperti mendanai atau aktif langsung,” ucapnya.

Dikatakan Kosasih, terdapat sekitar 5000 WNA yang terdata berada di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, beberapa WNA, terdaftar di 900 perusahaan di Kabupaten Bekasi.

“Jadi dari jumlah itu,  kepentingan dan aktifitas WNA ini berbeda-beda. Ada yang jadi pebisnis atau pengusaha, guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pendakwah. Pemantauan juga dilakukan kepada keluarga orang asing yang mengikuti suami atau istrinya di sini,” ujarnya.

Sementara itu,  Komandan Kodim (Dansdim) 0509, Letnan Kolonel Infanteri Jimmy Hutapea mengatakan, keberadaan warga negara asing menjadi perhatian. Sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar, Kabupaten Bekasi memiliki jumlah WNA yang begitu banyak. Meski tidak bersinggungan langsung, kata dia, keberadaan WNA tetap menjadi perhatian.

“WNA sebenarnya tidak secara langsung mencampuri kehidupan masyarakat, termasuk politik. Mereka cenderung turut terlibat, namun tetap menjadi perhatian. Karena, tentunya ada perbedaan budaya antara warga sekitar dan WNA, namun kami tetap junjung kondusivitas, hidup bersama-sama,” ucapnya.

Kata Jimmy, potensi kerawanan turut meningkat jelang Pemilihan Legilslatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaan pandangan politik berpotensi memicu persinggungan. Untuk itu, aparat penegak hukum berperan mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan.

“Maka dari itu perhatian kami terapkan sejak awal momentum pemilihan ini dimulai. Termasuk kami pun terus menegaskan integritas dan netralitas kami, begitu pun personel di lapangan,” ujarnya.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *