Raperda Perlindungan LP2B Belum Diparipurnakan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi: Isi Draftnya Belum Selesai

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sejak Juni 2018 silam.

Meski pernah dikembalikan oleh legilsatif, Raperda tersebut sempat direvisi dan sudah diajukan kembali oleh eksekutif bahkan sempat diagendakan untuk diparipurnakan di akhir Desember 2018 lalu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar mengatakan pembahasan Raperda Perlindungan LP2B masih belum selesai pembahasannya. “Belum, belum selesai pembahasannya. Pansusnya belum menyampaikan (paparan hasil pembahasan Raperda LP2B) ke fraksi-fraksi,” ucapnya.

DPRD Kabupaten Bekasi kata Sunandar, belum menerima laporan dari ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perlindungan LP2B. “Isi drafnya belum selesai. Laporan ketua pansus belum, ke pimpinan (DPRD) belum. Yang jelas nanti dilanjutkan kalau sudah selesai (pembahasannya),” ujarnya.

Sementara Itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi bersikeras agar Raperda LP2B segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). “Ya harus segera disahkan untuk menghindari alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke pemukiman ataupun industri,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Abdullah Karim.

Karim beralasan hal ini bertujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi yang jumlahnya setiap tahun mengalami penyusutan.

“Dari hasil pembahasan dengan legislatif, terakhir luas lahan pertanian yang diamasukan dalam Raperda Perlindungan LP2B adalah 26 ribu hektare dengan cadangan seluas 7 hektare yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *