Bukan Untuk “Ngamanin” Kursi Wabup, Dedi Mulyadi Minta Mundurnya Neneng Jadi Momen Pemulihan Roda Pemerintahan

Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pasca pengajuan surat pengunduran diri Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin sebagai Bupati Bekasi periode 2017-2022, kursi Wakil Bupati mulai diperbincangkan.

Seharusnya, pengunduran diri Neneng menjadi momentum memulihkan jalannya roda pemerintahan, bukan dijadikan peluang mengamankan kursi Wakil Bupati.

Seperti diketahui, jabatan Neneng tidak aktif pasca ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Meikarta. Jika Neneng mengundurkan diri, Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Eka Supria Atmaja praktis menjadi bupati definitif. Lalu, posisi wakil bupati pun kosong dan kini mulai diperebutkan.

Perebutan siapa yang menjadi kandidat Wakil Bupati salah satunya justru dibuka oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta.

“Belum diputuskan siapa. Hanya saja di internal partai ada nama-nama yang siap bila diminta partai unutk mencalonkan diri. Novy Yasin, Sarim, Iip dan Guntur Mulyana,” kata Budiarta.

Wakil Bupati sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Eka Supria Atmaja.

Dari pemantauan djapos.com, Selain nama-nama tersebut, sejumlah kader Partai Golkar yang menaungi Neneng memunculkan beberapa nama yang akan menduduki kursi Wakil Bupati. Seperti, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar hingga anggotanya, Novy Yasin yang tidak lain adik kandung Neneng.

Lebih lanjut, Budiarta mengungkapkan, nama yang disebutkan dan bermunculan merupakan bagian dinamika yang tidak bisa dipungkiri. “Ini menjadi hak Partai Golkar, wajar Partai Golkar yang mencalonkan kadernya. Tapi tetap partai koalisi dimusyawarahkan. Yang namanya Pak Eka sudah jadi Bupati, wajar siapa yang jadi Wakil Bupati, Jadi sorotan,” ujarnya.

Hal berbeda dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menurutnya, Partai Golkar belum membahas posisi Wakil Bupati Bekasi. Ia juga menegaskan munculnya beberapa nama yang akan mengisi posisi Wakil Bupati belum dibahas dan diputuskan oleh Partai Golkar.

“Sekarang kita tidak dahulu bicarakan posisi Wakil Bupati, kita fokus saja kepersoalan pen-definitifan Bupati. Nanti persoalan Wakil Bupati dibicarakan kalau sudah ada Bupati definitif,” kata Dedi Mulyadi kepada djapos.com melalui sambungan telepon, Rabu (20/02/2019).

Menurut dia, fokus utama saat ini yakni bagaimana mengembalikan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi kembali berjalan normal. “Bukan malah mencari siapa yang nanti jadi Wakil Bupati. Sekarang bagaimana surat pengunduran diri ini dibahas, kemudian diparipurnakan lalu dilaporkan pada Menteri melalui Gubernur. Ini dulu yang dilakukan,” ucapnya.

Lebih jauh, kata Dedi, Partai Golkar pun tengah difokuskan pada pemilihan legislatif dan pemenangan pemilihan Presiden. Maka dipastikan penentuan Wakil Bupati usai pemilihan umum. “Jadi fokus dulu di Pileg dan Pilpres baru berbicara siapa Wakil Bupati. Jangan dulu ribut wakilnya, bereskan dulu pengunduran diri ini dan benahi roda pemerintahan,” kata dia.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, Harun Alrasyid mengatakan, perebutan posisi Wakil Bupati sebenarnya telah berlangsung sejak penahanan Bupati. Kemudian makin gencar pasca Neneng mengajukan permohonan diri.

“Saya melihat pergerakan memerebutkan kursi Wakil Bupati itu ada. Ketika berbicara logika politik, para politisi itu kan menginginkan jabatan kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada di eksekutif, jadi hal yang wajar kalau kalau surat pengunduran diri Bu Neneng dibahas secara cepat. Terlebih dewan itu kan lembaga politik maka keputusannya pun cenderung untuk kepentingan politis,” kata dia.

Diungkapkan Harun, pengunduran diri Neneng ini seharusnya direspon sesuai tahapan. Tidak sekadar mencari kekuasaan di eksekutif, namun juga bagaimana mengembalikan jalannya roda pemerintahan.

“Dalam politik itu tidak ada yang namanya makan siang yang gratis, pasti ada hal-hal kepentingan terkait menindaklanjuti surat pengunduran Bu Neneng. Namun, baiknya tidak mengesampingkan niat awal yang jalannya pemerintahan,” ucapnya.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *