Komitmen Fee Rp 1 M dari PT Lippo Cikarang untuk Rekomendasi Damkar, Kabid Ini Menang Banyak

Kelima terdakwa suap perizinan proyek Meikarta mulai dari kanan, Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi non aktif, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP, Sahat Maju Banjarnahor Kepala Dinas Damkar dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR.

Bandung, Djapos.com – PT. Lippo Cikarang melalui PT. Mahkota Sentosa Utama memberikan komitmen fee terkait pengeluran rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bekasi kurang lebih sekitar Rp 1 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 23/TUT.01.04/24/02/2019 yang dibacakan Jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/02/2019).

Untuk diketahui rekomendaasi yang dikeluarkan Dinas Damkar merupakan salah satu syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Saat membacakan dakwaan Jaksa KPK mengatakan, pada awal tahun 2018 PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Utama memberikan kepercayaan kepada Edi Dwi Soesantio untuk mengurus perizinan pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran pada Dinas Damkar Kabupaten Bekasi.

Edi Dwi Soesantio kemudian memerintahkan Satriadi untuk membuat surat permohonan yang kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Edi Dwi Soesantio pada tanggal 16 Januari 2018 untuk izin pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran yang ajukan kepada Dinas Damkar untuk 26 tower Meikarta.

Pada bulan April 2018, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Damkar dan Asep Buchori selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Damkar bertemu dengan Satiardi dan Edi Dwi Soesantio selaku perwakilan PT. Lippo Cikarang di ruang kerja Sahat untuk menanyakan mekanisme permohonan penerbitan rekomendasi proteksi kebakaran yang merupakan salah syarat penerbitan IMB.

Kemudian Asep Buchori memberikan penjelasan terkait prosedur permohonan, pembahasan dan survey lokasi. Edi Dwi Soesantio juga menyampaikan pada level atas sudah sepakat terkait proses percepatan pemberian rekomendasi.

Masih di bulan April 2018, Satriadi dan Edi Dwi Soesantio datang kembali ke kantor Dinas Damkar membawa pengajuan permohonan pemasangan alat proteksi kebakaran dan selanjutnya bertemu Asep Buchori dan Sahat di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut disepakati komitmen fee terkait pengeluaran rekomendasi dari Dinas Damkar sejumlah kurang lebih Rp 1 miliar.

“Penerimaan uang sejumlah Rp 952.020.000 dengan rincian terdakwa Sahat Maju Banjarnahor sejumlah Rp 630 juta, Asep Buchori sejumlah Rp 292.020.000 dan terdakwa Neneng Hasanah Yasin sejumlah Rp 30 juta,” ucap Jaksa KPK membacakan dakwaan.

Dalam dakwaan tersebut kelima terdakwa suap perizinan proyek Meikarta, Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi non aktif, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP, Sahat Maju Banjarnahor Kepala Dinas Damkar dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR kompak tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *