Disaksikan Jokowi, Rekor Muri Makan Bakso Terbanyak “Pecah” di Cikarang

Presiden Jokowi didampingi Ibu Krisna Jokowi dan pembina Papmiso Kabupaten Bekasi, Nyumarno sedang menikmati bakso.

CIkarang Pusat, Djapos.com – Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) Kabupaten Bekasi berhasil memecahkan rekor memakan bakso serentak versi Museum Rekor Indonesia (MURI).

Pemecahan rekor memakan bakso sebanyak 36.000 bakso ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Minggu (03/03/2019).

Sebanyak 200 pedagang bakso yang tergabung dalam Papmiso Kabupaten Bekasi ini berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang juga tercatat atas nama Papmiso yakni sebanyak 16.000 bakso pada tahun 2018 lalu.

Pemecahan rekor dalam kegiatan Gebyar Bakso Merah Putih Indonesia Bersatu ini dilakukan dengan cara membagikan ribuan bakso pada warga yang datang dari berbagai daerah. Selain dibagikan, warga pun dipersilakan mengambil bakso pada para pedagang yang menempatkan rodanya mengelilingi lokasi. Sementara itu, perwakilan MURI disebar untuk menghitung jumlah bakso secara tersembunyi.

“Ini masuk dalam kategori rekor superlatif yang biasanya berbentuk kuliner. Dari hasil penghitungan telah memecahkan rekor dengan 36.000 bakso yang terbagi dalam 5.147 porsi. Ini memecahkan rekor sebelumnya yang juga tercatat atas nama Papmiso, lokasinya di sini juga,” kata Manager MURI, Andre Purwandono.

Pembina Papmiso, Nyumarno menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk mengampanyekan bakso agar menjadi makanan khas Indonesia.  Sejauh ini, bakso merupakan makanan yang tidak mengenal usia dan strata ekonomi. Bahkan menjadi salah satu menu saat menjamu tamu kenegaraan.

“Ketika itu Bapak Jokowi menjamu Presiden Barack Obama, kemudian menjamu Raja Salman juga salah satunya dengan menu bakso. Maka kenapa bakso tidak ditetapkan sebagai makanan khas Indonesia. Jangan sampai kayak reog atau batik yang diklaim negara lain baru kita bereaksi. Tapi alhamdulilah Pak Jokowi tadi menetapkan bakso sebagai makanan khas Indonesia,” ujarnya.

Menurut Nyumarno isu utama dalam pemecahan rekor ini adalah keinginan pedagang agar pemerintah memermudah proses sertifikasi halal bakso. Sertifikasi halal, kata dia, merupakan fondasi awal para pedagang berjualan. Produksi massal pun tidak dapat dilakukan jika belum memiliki sertifikasi halal.

“Kami sangat berterimakasih atas kinerja pemerintah soal harga daging, sebagai bahan utama bakso, cenderung stabil. Tidak ada kenaikan yang berarti sehingga para pedagang bisa berjualan dengan tenang. Kemudian soal sertifikasi halal ini kami minta agar dipermudah. Sejauh ini banyak pedagang yang ingin memasarkan baksonya lebih jauh tapi kesulitan mendapatkan sertifikasi itu,” ucapnya.

Dikatakan Nyumarno, kegiatan ini digelar berdasarkan hasil sumbangan para pedagang. Untuk memproduksi 36.000 baso, sedikitnya daging yang dihabiskan mencapai 1,2 ton.

“Sebelumnya kami mengagendakan acara ini beberapa waktu lalu, kami ajukan surat undangan presiden namun baru bisa dijadwalkan hari ini. Tidak apa-apa yang penting bakso mendapat dukungan langsung dari kepala negara,” ujar dia.

Pemecahan rekor makan bakso terbanyak ini disambut antusias warga mulai darj Cikarang, Bekasi, Karawang hingga Jakarta. Meski lokasi sempat diguyur hujan, namun warga tidak beranjak. Terlebih saat Joko Widodo hadir, ribuan warga menyerbu menyoba bersalaman.

Jokowi menyambut positif kegiatan pemecahan rekor bakso ini. Lebih jauh, didirinya mengaku senang sedang produksi bakso yang berkembang.

Terkait keinginan pedagang bakso agar diberi kemudahan untuk mendapatkan sertifikat halal, Jokowi menyatakan pemerintah tengah membahas hal tersebut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal.

“Makanya kenapa saya tekankan bahwa RPP produk halal itu sangat penting, utamanya untuk usaha mikro, usaha kecil yang kita miliki. Contoh pedagang mi ayam dan bakso tadi sangat menginginkan kemudahan sertifikasi halal, kalau bisa tidak dipungut biaya sepeser pun,” ucap dia.

Meski demikian, Jokowi mengatakan RPP itu belum dapat disahkan karena masih dalam pembahasan yang detail. “Masih dibahas karena ini menyangkut usaha mikro dan kecil yang jumlahnya banyak sekali. Makanya harus detail agar jangan sampai setelah lolos banyak masalah di lapangan. Kalau nanti sudah terbit, sertifikasi halal itu harus bisa terbit tiga hari, tidak perlu berminggu-minggu, berbulan-bulan, makanya perlu cepat,” ujarnya.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *