IMB Meikarta Terbit dari IPPT Kadarluasa, Kepala DPMPTSP: Kalau Gak Sesuai Ya Mohon Maaf

Salahsatu tower Meikarta yang masih dalam pembangunan.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Meikarta dikeluarkan dari Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sudah sudah melewati masa berlakunya atau kadarluasa, akan tetapi pengerjaan mega proyek Meikarta tetap berlanjut hingga saat ini.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi hingga saat ini belum mengambil sikap terkait persoalan tersebut.

Seperti diketahui, IPPT merupakan dasar permohonan dari penerbitan IMB. Dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2001 tentang Pertanahan, Penataan Ruang, pasal 18 ayat 5 disebutkan jika IPPT jangka waktunya telah habis dan tidak ajukan perpanjangan maka IPPT tersebut gugur dengan sendirinya

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Ida Farida mengatakan hingga saat ini dokumen terkait perizinan proyek Meikarta masih disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sampai saat ini dokumen-dokumennya masih ada di KPK. Semuanya ada di KPK arsipnya. Kalau dari KPK nya sudah keluar kita lanjut lagi. Kalau gak sesuai (izinnya) ya mohon maaf,” kata dia, Rabu (06/03/2019).

Menurut Ida, IPPT merupakan salah satu persyaratan dari penerbitan IMB. ” IPPT itu kan masa berlakunya satu tahun, kalau sudah tidak berlaku kan bisa diperpanjang lagi,” ucapnya.

Saat disinggung apakah IMB Meikarta yang menggunakan IPPT yang kadarluasa dan dikeluarkan dengan penanggalan mundur (backdate) dapat digunakan sebagaimana mestinya, menurut Ida persyaratan dalam membuat IMB harus menggunakan IPPT yang masih berlaku.

“Gak bisa dong kalau backdate mah. Kan kegunaan dari IPPT itu untuk proses perizinan lanjutannya, ya tentunya IPPT itu gak boleh mati. Kalau terkait (IMB yang sudah keluar) legal dan tidak legal tanya ke Bagian Hukum, saya kan tidak memproses sampai ke aspek itu. Cuma kan saat ini saya lihat semua dokumen yang terkait itu memang sedang dalam proses hukum sehingga semuanya dibawa ke KPK sampai saat ini belum dikembalikan,” ujarnya.

Diketahui, Kadarluasanya IPPT Meikarta terungkap dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 23/TUT.01.04/24/02/2019 yang dibacakan Jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/02/2019) lalu.

“Terdakwa Dewi Tisnawati mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut diberikan karena terdakwa selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi telah menandatangani dokumen IMB, padahal dasar pembuatan IMB tersebut menggunakan IPPT yang telah lewat masa berlakunya dan IMB ditandatangani dibuat mundur (backdate),” kata Jaksa KPK, Dody Sukmono yang membacakan surat dakwaan di ruang sidang.

Dalam surat dakwaan tersebut juga terungkap bahwa Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi telah membantu proses keluarnya rekomendasi site plan dan block plan meski dasar pembuatan rekomendasi site plan dan block plant tersebut menggunakan IPPT yang telah lewat masa berlakunya dan IMB ditandatangani dibuat mundur (backdate).

Dalam dakwaan tersebut kelima terdakwa suap perizinan proyek Meikarta, Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi non aktif, Jamaludin Kepala Dinas PUPR, Dewi Tisnawati Kepala Dinas DPMPTSP, Sahat Maju Banjarnahor Kepala Dinas Damkar dan Neneng Rahmi Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR kompak tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *