Disebut Turut Menerima Aliran Uang Suap Proyek Meikarta, Pejabat Pemkab Bekasi Ini Belum Ditetapkan Sebagai Tersangka

Jaksa KPK, Dody Sukmono saat diwawancarai wartawan di Pengadilan Tipikor Bandung, belum lama ini.

Cikarang Pusat, Djapos.com – Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi disebut turut menerima aliran uang dari kasus suap proyek Meikarta yang menjerat Bupati non aktif Neneng Hasanah Yasin dan ke empat anak buahnya.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Neneng dan ke empat anak buahnya menerima sejumlah uang  dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Para terdakwa telah menerima sejumlah uang yang seluruhnya berjumlah Rp 16.182.020.000 dan SGD 270 ribu,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/02/2019) lalu.

Berikut rincian penerimaan uang para terdakwa:

  • Neneng Hassanah Yasin (Bupati Bekasi non aktif) menerima Rp 10.830.000.000 dan SGD 90 ribu;
  • Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menerima Rp 1,2 miliar;
  • Dewi Tisnawati (Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi) menerima Rp 1 miliar dan SGD 90 ribu;
  • Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabypaten Bekasi) menerima Rp 952.020.000;
  • Neneng Rahmi Nurlaili (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi)  menerima Rp 700 juta

Selain para terdakwa, Jaksa KPK juga menyebutkan berapa pejabat Pemkab Bekasi yang turut menerima aliran sejumlah uang, berikut rincian penerimaan uang itu:

  • Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi) menerima Rp 500 juta;
  • Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menerima Rp 700 juta;
  • E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi) menerima Rp 500 juta;
  • Asep Buchori (Kepala Bidang Penyuluhan dan Pencegahan Dinas Pemadam Kebaran Kabupaten Bekasi) menerima Rp 292 juta;
  • Yani Firman (Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bekasi menerima SGD 90 ribu.

Pemberian uang juga disebut mengalir kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Iwa Karniwa sejumlah Rp 1 miliar.

Meski demikian, beberapa pejabat tersebut hingga saat ini belum ditetapkan menjadi tersangka meski sudah dimintai keterangan oleh KPK.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *