Sekda Kabupaten Bekasi Minta LKPJ Tahun 2018 Selesai Tepat Waktu

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju.

Cikarang Selatan, Djapos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sesuai dengan data.

“Tim penyusun LKPJ memverifikasi betul data-data yang sudah disampaikan kepada Bappeda, jangan sampai data yang tidak informatif bahkan menjadi multitafsir atau data itu tidak valid,” kata Uju saat membuka verifikasi data penyusunan LKPJ Bupati Bekasi tahun 2018, Senin (18/03/2019).

Menurut Uju dengan berakhirnya tahun anggaran 2018, salah satu kewajiban Bupati sebagai kepala daerah adalah menyusun LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Berdasarkan aturan, penyusunan  LKPJ disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dimana, hakekat dari laporan itu adalah sebagai progress report atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun,” ujarnya.

Dikatakan Uju, perangkat daerah berkomitmen penuh untuk memperbaiki proses penyusunan LKPJ yang nantinya akan bermuara pada dokumen LKPJ yang lebih baik dan informatif, baik kepada DPRD Kabupaten Bekasi maupun kepada masyarakat.

Lebih lanjut Uju mengungkapkan, LKPJ akhir Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022.

“Untuk itu perlu dilaksanakan verifikasi laporan realisasi kegiatan tahun 2018 dari masing-masing perangkat daerah sebagai bahan finalisasi penyusunan naskah LKPJ Bupati Bekasi 2018,” katanya.

Uju berharap dalam penyusunan LKPJ ini agar menjadi penyelarasan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing, dalam upaya meningkatkan hasil pembangunan daerah kabupaten bekasi yang lebih baik.

“Saya harap agar LKPJ tersebut disampaikan tepat pada waktu, serta data capaian kinerja yang dilaporkan adalah data riil di setiap SKPD, dan diakhiri dengan penandatanganan hasil verifikasi data LKPJ Bupati tahun 2018,” kata dia.

Reporter : RZ

Foto : dok/DJP/RZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *