Plt Bupati Bekasi Belum Laporkan Kekayaan, KPK: Kami Ingatkan Sekali Lagi Waktu Tinggal Satu Minggu

Cikarang Utara, Djapos.com – Batas penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat hingga akhir Maret 2019. Namun hingga saat ini Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dan bersama jajarannya belum menyerahkan.

“Ya sedang kita buat (LHKPN). Paling dua hari ke depan selesai,” kata Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, usai menghadiri suatu kegiatan disalah satu hotel, di Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (26/3/2019).

Eka mengaku sudah menghimbau dan mengeluarkan surat edaran untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar menyerahkan LHKPN sebelum batas waktu yang ditetapkan.

“Kita sudah mengimbau kepada semuanya agar menyusun LHKPN dan kita laporkan. Surat edaran sudah kita keluarkan juga,” ujarnya.

Meski dirinya belum menyerahkan, Eka juga menyadari penyerahan LHKPN ke KPK merupakan kewajiban yang harus ditaati bagi penyelenggara negara.

“Ini kan kewajiban kita untuk melaporkan harta kekayaan. Nanti akan kita umumkan nama-namanya (pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN) di suatu kesempatan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah menuturkan, tertanggal yang dicatat pihaknya bagi pelaporan LHKPN dari berbagai instansi. Menjelang pelaporan priodik pada 31 Maret 2019, tingkat kepatuhan masih tergolong rendah, dan belum mencapai 50persen.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah (istimewa)

“Data KPK per pagi ini (kemarin, red), masih 46,47persen yang melaporkan kekayaannya. Kami ingatkan sekali lagi, waktu tinggal 1 Minggu. Agar para penyelenggara negara untuk menyerahkan LHKPN,” kata Febri melalui pesan singkat.

Febri menegaskan, tidak ada wajib LHKPN yang mengatakan tidak mengerti tata cara atau format dalam penyerahannya. Kata dia, caranya cukup mudah. Yakni cukup dengan membuka website elhkpn.kpk.go.id kemudian login dan mengikuti petunjuk yang ada.

“Jika memang lebih jelas, para wajib lhkpn bisa menghubungi  kami di KPK Call Center 198, nanti kami akan membantunya dan memberi petunjuk,” ucapnya.

Selain itu, KPK juga telah menggunakan cara ‘jemput bola’. Yakni dengan mendatangi sejumlah institusi untuk mensosialisasikan. Ia juga meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyerahkan LHKPN sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Jadi kami harap juga anggota DPRD bisa menyerahkan, nantinya sebelum pemilu kami akan mengumumkan siapa yang menyerahkan dan tidak menyerahkan. Dan hal ini bisa terlihat mana yang patuh dan jujur,” ujarnya.

Reporter: Rz

Foto: Djapos.com/istimewa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *