Penegakan Perda 3 Tahun 2016, Plt Bupati Bekasi: Kita Akan Bertindak Lagi, Mungkin Juga Satpol PP Akan Melaporkan

Cikarang Pusat, Djapos.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi merayakan hari jadinya yang ke-69 dengan menggelar upacara peringatan di Plaza Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Selasa (9/4/2019) pagi.

Hanya saja, hingga saat ini masih ada pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan oleh Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya yaitu penegakan Perda Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 Penyelenggaraan Kepariwisataan. Seperti diketahui, sejak awal perda ini menuai kontroversi.

Dalam perda tersebut Pemkab Bekasi melarang adanya tempat hiburan malam.  Pasal 47 Ayat 1 regulasi tersebut menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Pelarangan yang dimaksud dalam pasal 47 ini tidak pernah dijawab dengan sikap tegas Pemkab Bekasi. Penegakkan pasal 47 ini tidak pernah dilakukan secara tuntas. Di sisi lain, sejak Perda 3/2016 diterbitkan, tidak ada pajak dari sektor hiburan yang bisa ditarik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi berpandangan, jika pajak tetap ditarik dikhawatirkan mereka mendukung tempat hiburan agar tetap beroperasi. Padahal, sebelum adanya Perda 3/2016 pendapatan di sektor hiburan ini bisa mencapai Rp 30 miliar per tahun.

Pada saat Satpol PP dipimpin Sahat Maju Banjar Nahor, penegakkan aturan hanya sampai langkah awal yakni pemberian surat peringatan pada pengusaha tempat hiburan agar segera menutup usahanya.

Namun, meski telah diterbitkan surat peringatan hingga berulang kali, tempat hiburan malam tak kunjung ditutup sampai kini Sahat dipindah menjadi Kepala Dinas Damkar lalu akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin, Sahat beserta sejumlah pejabat lainnya ditangkap atas kasus suap Meikarta.

Hal yang sama pun terjadi saat ini, menggantikan Sahat, Kepala Satpol PP Hudaya sebenarnya berhasil menyegel tempat hiburan malam pada Selasa (9/10/2018) lalu.

Hanya saja, selang beberapa pekan, tempat hiburan malam itu kembali beroperasi. Para pengusaha tempat hiburan malam (THM) kembali membuka usaha ilegalnya dengan merusak segel yang dipasang Satpol PP. Padahal segel yang dipasang serta aksi pemasangannya dibiayai dengan uang negara.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja enggan berkomentar banyak. Namun begitu, Eka memastikan Pemkab Bekasi telah menjalankan amanat Perda 3/2016.

“Kami sudah menjalankan apa yang diamanatkan Perda 3. Satpol PP juga sudah bertindak, sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban,” kata Eka saat ditemui djapos.com usai memimpin upacara HUT Satpol PP.

Eka mengaku Pemkab Bekasi akan melakukan tindakan kembali terkait penegakan Perda 3/2016. “Kita suda melakukan penyegelan. Satpol PP juga sudah melaporkan kalau tidak salah. Kita juga akan bertindak lagi, mungkin juga Satpol PP akan melaporkan,” ucapnya.

Reporter: Rz

Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *