Penindakan Bisa dengan Perda Perizinan, Pemkab Bekasi Tinjau Perizinan THM

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan meninjau perizinan tempat hiburan malam (THM) yang saat ini masih beroperasi meski keberadaannya dilarang di Kabupaten Bekasi.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sakda) Kabupaten Bekasi, Uju, Rabu (10/4/2019).  Menurut dia, penindakan terhadap THM bisa dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda) perizinan.

Seperti diketahui, sejak diberlakukan Perda 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pemkab Bekasi melarang adanya tempat hiburan malam.

Tentu dengan pelarangan itu Pemkab Bekasi juga tidak lagi mengeluarkan izin yang dimaksud dalam Pasal 47 Ayat 1 yang menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

“Langkah-langkah itu akan dimaksimalkan sejalan dengan regulasi yang ada. Sehingga apa yang diamantkan perda bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Uju saat ditemui Djapos.com di Plaza Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Uju menuturkan, sebelumnya Pemkab Bekasi akan melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait peninjauan peizinan tersebut.

“Tapi kita tidak hanya dengan Satpol PP, tentunya lembaga instansi yang lain. Kita tidak bisa merumuskan sendiri. Mungkin kita akan berkoordinasi dengan pihak lain juga seperti TNI, Polri dan Kejaksaan,” ujarnya.

Uju juga mengingatkan kepada pengusaha THM untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Selain itu ia juga menegaskan berdasarkan peraturan setiap jenis usaha dan bangunan harus memiliki izin.

“Pengusahanya juga harusnya tidak harus menunggu ditutup oleh Satpol PP. Kan jelas keberadaanya dilarang sesuai peraturan. Selain itu bangunan dan usaha mereka kan tidak ada izinya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya sependapat bahwa penindakan perizinan THM harus terlebih dahulu dilakukan konsultasi kepada pihak yang mengerti tentang hukum dan perangkat daerah yang mengeluarkan peizinan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Bisa gak diterapkan kembali mengenai penyegelan satu objek yang sudah dilakukan penyegelan atas perda 3/2016 kemudian kita lakukan tindakan lagi menggunakan perda IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Misalnya penyalahgunaan IMB, nah ini saya harus konsultasi terlebih dahulu, termasuk ke DPMPTSP,” kata Hudaya.

Menurut Hudaya, Satpol PP bisa melakukan penindakan penegakan perda perizinan jika sudah ada rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengeluarkan peizinan dalam hal ini DPMPTSP.

“Karena yang memiliki data teknis tentang pelanggaran perizinan yaitu OPD yang mengeluarkan izin. Saya gak punya. Jangan sampai nanti saya anggap tidak mempunyai izin tapi ternyata dia punya izin. Makanya kita perlu rekomendasi dari DPMPTSP,” ujarnya.

Hudaya mengaku penyegelan THM yang dilakukan pihaknya pada tahun 2018 lalu berdasarkan penegakan Perda 3/2016 terkait pasal perizinan.

“Ya memang kalau dengan perda perizinan kita belum. Kemarin kita melakukan tindakan berdasarkan Perda 3/2016 pasal perizinan pasal 65, karena tidak memiliki izin kita tindaklanjuti dengan peringatan sampai penyegelan, bukan berdasarkan pasal 67, karena dalam pasal 67 tidak ada ancaman pidana untuk pelanggar pasal 47,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengatakan Pemkab Bekasi akan melakukan tindakan kembali terhadap keberadaan THM yang dilarang di Kabupaten Bekasi. Ia juga memastikan Pemkab Bekasi telah menjalankan amanat Perda 3/2016.

“Kami sudah menjalankan apa yang diamanatkan Perda 3. Satpol PP juga sudah bertindak, sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Kita suda melakukan penyegelan. Satpol PP juga sudah melaporkan kalau tidak salah. Kita juga akan bertindak lagi, mungkin juga Satpol PP akan melaporkan,”kata Eka saat ditemui djapos.com usai memimpin upacara HUT Satpol PP, Selasa (9/4/2019).

Reporter: Rz

Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *