Diancam Dilaporkan ke Bareskrim Jika Tidak Laporkan Perusakan Segel THM, Ini Kata Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi

Cikarang Pusat, Djapos.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Hudaya mengaku tetap tidak akan melaporkan perusakan segel tempat hiburan malam (THM) meski ada pihak yang akan melaporkan dirinya ke Bareskrim Polri.

Sebelumnya diberitakan, Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Bekasi menilai Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi sudah mempermainkan masyarakat dengan membiarkan pengusaha THM merusak segel yang dipasang Satpol PP.

Atas dasar tersebut Fukhis mengancam akan melaporkan Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi ke Bareskrim jika tidak melaporkan perusakan segel ke penegak hukum.

“Kalau proses itu tidak dilanjutkan, artinya Kasatpol PP tidak melaporkan ke pihak kepolisian mengenai perusakan segel. Maka dalam waktu dekat Fukhis yang akan melaporkan Kepala Satpol PP ke Bareskrim Polri  dengan tuduhan melakukan pembiaran. kami tidak akan kasih waktu lagi,” kata Panglima Fukhis Bekasi, Nanang Seno, Kamis (11/04/2019).

Untuk diketahui sejak diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi  nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melarang adanya THM.

Dengan pelarangan itu, Pemkab Bekasi juga tidak lagi mengeluarkan izin yang dimaksud dalam Pasal 47 Ayat 1 yang menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Atas dasar itu Satpol PP melakukan penertiban dengan menyegel THM diseluruh Kabupaten Bekasi pada Selasa (9/10/2018) lalu. Hanya saja, selang beberapa pekan, THM kembali beroperasi. Sedangkan segel yang terpasang dirusak.

Kembali ke Hudaya, alasan dirinya tidak melaporkan perusakan segel oleh pengusaha THM dikarenakan penyegelan yang dilakukan pihaknya pada saat itu berdasarkan Perda yang dalam penyusunannya terdapat mekanisme yang tidak dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi.

“Ini menjadi celah bagi para pegusaha untuk  berani membuka segel. Satpol PPtidak melakukan pelaporan atas perusakan segel karena ada sisi lemah dalam penyusunan perda nya,” kata Hudaya, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/4/2019).

Hudaya juga mempertanyakan perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukanua jika dirinya dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan pembiaran perusakan segel.

“Pembiaran emang pidana? Kalau mau dilaporkan ke ombudsman. Kalau saya dilaporkan ke Bareskrim saya melanggar pidana apa, kriminal apa yang saya lakukan. Tapi itu kan hak orang silahkan saja,” ujarnya.

Reporter: Rz

Foto: Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *