THM Dilarang dan Tak Berizin, Plt Bupati Bekasi Tidak Tegas Soal Penegakan Perda

Cikarang Pusat, Djapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi hingga saat ini tidak mengambil sikap tegas terhadap maraknya tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi yang beroperasi meski dilarang dan tidak berizin.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja selaku pimpinan tertinggi di Pemkab Bekasi seharusnya mengambil sikap tegas terhadap THM ilegal. Eka berdalih masih menunggu laporan dari bawahannya mengenai persoalan THM.

“Itu nanti dibahas di tim, nanti tim melaporkan kepada saya. Baru tadi kita panggil semua, ada Bagian Hukum ada dari Dinas Pariwisata, Satpol PP dan Kesbangpol,” kata Eka, usai menerima audensi Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) di ruang kerjanya, Senin (15/4/2019)

Saat ditanya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, keberadaan THM dilarang tapi sampai saat ini masih buka, menurutnya selaku kepala daerah bagaimana? Eka enggan menjawabnya.

“Ya nantilah kalau itu. Sudah cukup ya, cukup ya,” kata Eka seraya begegas meninggalkan wartawan yang sudah lama menunggunya untuk mewawancarai mengenai permasalahan THM.

Sikap Eka yang enggan berkomentar dengan maraknya THM yang masih buka. Selaku pimpinan ia seolah-olah tidak mempunyai ketegasan dengan penegakan perda. Padahal, paripurna Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) 3/2016 disahkan menjadi perda pada saat Eka menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi.

Seperti diketahui, Perda 3/2016 pasal 47 dengan tegas menyebutkan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Parahnya, semenjak perda tersebut di lembar daerahkan, keberadaan THM malah bertambah. Setidaknya terdapat dua THM baru di Kabupaten Bekasi, yakni Karaoke Pinky Star di Ruko Union Thamrin dan yang terbaru Amazon Exeutive Club yang berada di Ruko Singaraja. Keduanya berada di Kawasan Lippo Cikarang, Cikarang Selatan.

Sementara itu panglima Fukhis, Nanang Seno mengatakan, audensi yang dilakukan pihaknya merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Menurutnya Perda 3/2016 layak dilaksanakan dan ditegakan.

Forum Ukuwah islamiah (Fukis) melakukan audensi dengan Plt Bupati Bekasi mengenai persoalan THM. Fukhis meminta Pemkab Bekasi mengambil sikap tegas terhadap THM dan perusakan segel oleh pengusaha THM.

“Hari ini saya bersama KH. Kosim Nurseha berhasil bertemu dengan Plt Bupati Bekasi. Penjelasan Plt perda itu layak untuk dilaksanakan, bukan untuk dibahas. Jadi apa yang tertuang di dalam perda harus dilaksanakan. Tidak seperti yg disampaikan pak Hudaya selaku Kasatpol PP,” kata Nanang Seno.

Masih kata Nanang, Eka pada saat menjabat Ketua DPRD sudah melakukan harmonisasi Raperda 3/2016. Sehinga tidak ada alasan bagi Pemkab Bekasi tidak menjalankan dan menegakan Perda.

“Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan perda dan insya Allah pak Hudaya akan segera diperintahkan untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian kaitan pelanggaran pelaku THM,” ucapnya.

Dari hasil audensi, sambung Nanang, Eka berjanji akan secepatnya mengambil tindakan. Satpol PP diminta untuk untuk melaporkan kepihak kepolisian soal perusakan segel.

“Negara kita kan negara hukum, kalau ngeyel berarti pemerintah kan ngeyel sama rakyat, ngeyel sama atauran yang sudah dibuatnya sendiri. Wallahu alam beliau mengatakannya seperti apa, tetapi yg jelas hari selasa depan insya Allah kami akan ke Bareskrim kalau satpol PP tidak melaporkan kepihak kepolisian,” tegasnya.

Nanang juga memberi batas waktu Kepala Satpol PP untuk melaporkan perusakan segel THM yang dilakukan oleh pengusaha THM.

“Dedaline hari selasa minggu depan. Kalau Satpol PP tidak lapor ke kepolisian, kami akan lapor ke Bareskrim. Pembiaran tindak pidana. Nanti kan semua dipanggil termasuk PLT juga akan dipanggil, pihak THM juga akan dipanggil. Perda pariwisata ini mudah-mudahan nggak ada masuk angin,” ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hudaya mengaku hingga saat ini belum melaporkan kepada Plt Bupati Bekasi pelaksanaan penyegelan THM.

“Pelaksanaan penyegelan belum dilaporkan ke Plt Bupati. Semua kita laporkan terlebih dahulu, termasuk perusakan segel dan kondisi saat ini,” kata Hudaya.

Reporter: Rz

Foto: Djapos.com/istimewa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *