177 Diantaranya Berada di Posko dan Rumah Tim Kampanye, 1.763 TPS di Kabupaten Bekasi Rawan!

Cikarang Utara, Djapos.com – Sebanyak 1.763 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bekasi masuk dalam kategori rawan. Sebanyak 177 TPS di antaranya bahkan didirikan di lingkungan posko maupun rumah tim kampanye.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi mengatakan, Bawaslu mencatat di wilayah Kabupaten Bekasi, dari 7.951 TPS, sebanyak 1.763 TPS atau 22 persen di antaranya rawan.

Menurut dia, penetapan TPS rawan dipetakan dalam 10 indikator, mulai dari penambahan jumlah pemilih, potensi pemberian uang hingga lokasi TPS yang berdekatan dengan lembaga pendidikan atau bahkan posko tim kampanye.

“Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama sekaligus menjadi tahapan paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan. Selain standar pengawasan yang telah dilaksanakan, diperlukan pemetaan TPS rawan sebagai upaya terakhir dalam mencegah terjadi pelanggaran,” ujar Akbar Khadafi, Selasa (16/4/2019).

Ia menuturkan, dari hasil pemetaan, terdapat empat indikator kerawanan yang paling banyak ditemukan. Pertama, daftar pemilih khusus (DPK) yang terdapat di 619 TPS. DPK merupakan  pemilih yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Kedua, terdapat DPTb pada 588 TPS atau pemilih yang pindah TPS. “Baik DPK maupun DPTb dianggap rawan karena berkaitan dengan ketersediaan surat suara.

“Dikhawatirkan surat suara cadangan yang jumlahnya dua persen atau paling banyak enam surat suara per TPS. Ini dikhawatirkan tidak mencukupi jumlah pemilih yang bertambah,” kata Akbar.

Ketiga, sebanyak 290 TPS di anggap rawan karena lokasinya berdekatan lembaga pendidikan baik sekolah, pesantren maupun asrama. Kemudian, keempat, 177 TPS didirikan di lingkungan poso maupun rumah tim kampanye.

“Temuan kami, pemilih yang ingin masuk ke dalam TPS cenderung melewati posko atau rumah Pemenangan yang berpotensi mempengaruhi pemilih. Lokasi yang kurang strategis tersebut tidak dilakukan langkah antisipasi oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Ini mayoritas kami temukan di Kecamatan Babelan dan Cibitung,” ujar Akbar.

Dari 23 kecamatan, TPS rawan paling banyak ditemukan di Tambun Utara. Bahkan, mayoritas TPS yang ada di daerah pemilihan V dikategorikan rawan. Dari 460 TPS, sebanyak 292 TPS atau 62 persen di antaranya rawan.

“Kerawanan di Tambun Utara mayoritas karena banyak DPK dan DPTb. Kemudian kami temukan juga praktik pemberian uang,” kata Akbar.

Sedangkan kecamatan lain dengan jumlah TPS rawan lainnya yakni Cikarang Barat (271 TPS rawan) dan Babelan (225).

Diungkapkan Akbar, Bawaslu Kabupaten Bekasi pun menerima temuan praktik pemberian uang atau materi lainnya yang diduga dilakukan tim kampanye pada petugas di lapangan. Temuan ini didapat di 37 TPS di Kecamatan Karang Bahagia dan 12 TPS di Tambun Utara.

“Selain di dua kecamatan tersebut, praktik pemberian uang ini kami dapati di Cibitung dan Babelan. Total keseluruhannya, berdasarkan temuan kami praktik pemberian uang ini ada di 64 TPS,” ujar Akbar.

Dari hasil pemetaan tersebut, lanjut Akbar, Bawaslu telah menyusun strategi untuk mencegah pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

“Pemetaan TPS rawan ini menjadi data analisis kami berbasis TPS. Namun tentunya potensi lain pun kami pantau. Termasuk jika masyarakat menemukan ada pelanggaran dapat langsung melaporkan pada petugas kami di lapangan atau langsung ke Bawaslu. Karena partisipasi masyarakat pun menjadi poin yang sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” ujar dia.

Reporter: Rz

Foto: DD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *