Satpol PP Kabupaten Bekasi Akan Patroli Secara Berkala, Yakin THM Jera?

Cikarang Selatan, Djapos.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi akhirnya kembali turun ke tempat hiburan malam (THM). Meski begitu, giat tersebut tidak serta merta mampu menertibkan usaha yang dilarang tersebut.

Seperti diketahui, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan diterbitkan sejak lama. Meski demikian, pengusaha THM di Kabupaten Bekasi tetap membuka usaha ilegalnya tersbut.

Bahkan setidaknya terdapat dua THM baru, yakni Karaoke Pinky Star di Ruko Union Thamrin dan yang terbaru Amazon Exeutive Club yang berada di Ruko Singaraja. Keduanya berada di Kawasan Lippo Cikarang, Cikarang Selatan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekas,i Hudaya mengatakan, giat tersebut berupa patroli untuk memonitor tempat hiburan yang membandel. Dari 27 lokasi yang dikunjungi, tujuh tempat hiburan masih beroperasi dan langsung diminta tutup.

Patroli digelar Selasa (23/4/2019) malam dengan menerjunkan sedikitnya 30 personel. Patroli menyasar puluhan THM yang berlokasi di dua kawasan di Kecamatan Cikarang Selatan yakni Lippo Cikarang dan Jababeka.

“Secara berkala kami mengadakan patroli untuk mengevaluasi segel yang dilakukan untuk tempat usaha yang buka kembali lalu kami minta untuk tutup. Ternyata tidak terlalu banyak yang buka, dari 27 tempat yang dikunjungi yang buka hanya tujuh. Kami minta tutup ya mereka tutup,” kata Hudaya, Rabu (24/4/2019).

Hudaya mengatakan, patroli didasarkan Perdar 3/2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pasal 47 regulasi tersebut menyatakan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Kendati begitu, patroli tidak serta merta membuat tempat hiburan tutup secara permanen. Soalnya, Hudaya sendiri mengaku Perda Pariwisata lemah kendati telah berkekuatan hukum tetap.

“Mereka (pihak THM) punya senjata, yaitu surat dari provinsi yang tidak dilaksanakan (oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi). Kalau surat dari provinsi dilaksanakan berarti karaoke di Kabupaten Bekasi tidak dilarang tapi diatur dalam zona. Ini yang menjadi persoalan kenapa mereka kembali membuka kembali,” ucapnya.

Rz-Djapos.com

Editor: Rz

Foto: Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *