Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi: Perda Pariwisata Tidak Berbenturan Undang-Undang

Cikarang Pusat, Djapos.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak tegas menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Hal itu ditegaskan Sekretaris komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Tata Saputra, Kamis (25/4/2019). Menurut dia, amanat dalam Perda 3/2016 dengan jelas bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

“Tatkala Perda itu sudah diundangkan Satpol PP harus tegakan aturan. Amanat isi Perda itukan harus tutup, soal nanti ada gugatan itu nanti belakangan,” tegasnya.

Dikatakan Tata, dalam pembuatan Perda 3/2016 telah dilakukan kajian bersama antara Pemerintah Kabupayen (Pemkab) Bekasi, DRPD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Membuat perda itukan dari kajian orang-orang hukum. Ada Kemendagri, Bagian Hukum, Pemprov Jawa Barat. Jadi tegakan dululah tugasnya Satpol PP. Jangan alasan Perda tidak kuat. Tidak kuat dari mana?,” ucapnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Tata Saputra

Tata menegaskan bahwa Perda 3/2016 tentang Kepariwisataan tidak berbenturan dengan amanah undang-undang yang berlaku. Ia menuturkan, semua tahapan-tahapan dalam pembuatan Perda sudah dilakukan sesuai aturan.

“Kan tahapanya jangan sampai Perda kita lebih tinggi dengan Perda Jawa Barat, dari Jawa Barat dikirim ke pusat ke Kemendagri untuk dikaji, berbenturan nggak dengan undang-undang. Setelah tidak berbenturan baru di undangkan, dikeluarkanlah dari Kemendagru dikasih nomor,” kata Tata.

Terkait surat harmonisasi Perda dari Pemprov Jawa Barat, menurut Tata kajian Peda sudah dilakukan sampai ke tingkat Kementrian. Sehingga tidak ada alasan dengan surat harmonisasi tersebut.

“Provinsi jangan bikin surat belakangan dong. Yang kaji perda ke Keemendagri kan dia (Pemprov) dulu. Ada main mata dia sama pengusaha (THM)? Gak boleh,”  ujarnya.

Ia juga menghimbau kepada Satpol PP dan pengusaha tempat hiburan malam (THM) untuk tidak bermain-main dengan aturan yang berlaku. “Kan dia (Satpol PP) nggak tegas. Harusnya tegas dong, apalagi ini menjelang ramadhan bulan puasa. Jangan main-main,” ucapnya.

Rz-Djapos.com

Editor: Rz

Foto: Istimewa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *