Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Aset, Pemkab Bekasi Lakukan Penandatanganan Kerjasama

Bandung, Djapos.com – Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milih daerah Kabupaten Bekasi, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja melakukan penandatanganan kerjasama dan nota kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Bandung, Senin (29/4/2019) bersama seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat dengan disaksikan langsung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan.

Dalam sambutannya, Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa penandatanganan nota kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPN dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak.

“Hari ini kita mengumpulkan semua kepala daerah baik itu provinsi kabupaten dan kota, bersama dengan pihak pertanahan dan juga pihak pajak. Tujuannya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah itu agar bisa ditingkatkan dan semua pajak ini bisa diawasi. Semua terekap langsung masuk ke bank daerah yang ada di bank Jabar dalam hal Ini,” kata Basaria.

Basaria menambahkan bahwa secara umum pengelolaan dan pengawasan pendapatan dari sektor pajak di Jawa Barat sudah cukup baik. Hanya saja, kata dia, selama ini masih bersifat manual.

“Selain itu, penghitungannya juga kurang tepat dan pengawasannya juga mungkin kurang baik. Ini yang kita coba tingkatkan sehingga dia makin optimal. Jadi ini bukan masalah bocor atau tidak, mengoptimalkan, itu konsepnya,” ucapnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat baik, dimana pada semester I Tahun 2019 Ekonomi Jawa barat tumbuh 5,6℅.

“Oleh karena itu sudah seharusnya potensi pendapatan daerah di Jawa Barat juga meningkat,” ujar pria yang biasa disapa Kang Emil ini.

Ridwan Kamil menuturkan, dalam pelaksaan dilapangan masih banyak oknum-oknum yang mensiasati penarikan pendapatan. Menurut dia, hal tersebut mengakibatkan penerimaan pendapatan tidak optimal,

“Mudah mudahan dengan adanya kerjasama ini dibawah bimbingan KPK kita bisa meningkatkan kembali pendapatan daerah untuk dapat dimasukan ke dalam APBD, untuk membangun daerah Jawa Barat yang ujungnya untuk Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu mengenai persoalan aset juga saya berharap kedepan tidak ada aset-aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Plt Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan dengan dilaksanakannya penandatangan dan nota kesepahaman tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan berupaya mengoptimalisasikan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

“Ini salah satu langkah Pemkab Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pengelolaan barang milik daerah untuk lebih baik lagi. Tentunya kita akan tingkatkan agar lebih optimal lagi,” kata Eka.

Rz-Djapos.com

Editor: Rz

Foto: Humas Pemkab Bekasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *