Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Guru

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Dunia pendidikan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah sejak Negara Indonesia berdiri. Hal itu dengan nyata tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Salah satu wujud nyata pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah dengan penganggaran  di dunia pendidikan yang dalam pertahun anggaran rata-rata mencapai 20 persen dan Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran dunia pendidikan tentunya sangat diharapkan pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan mengacu pada aturan serta sesuai dengan SOP. Wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 2 TK Negeri dan 675 swasta, 700 SD Negeri dan 275 swasta, 95 SMP Negeri dan 183 swasta, 38 SMA Negeri dan 60 swasta serta 13 SMK Negeri dan 183 swasta, kerawanan penggunaan anggaran pendidikan baik yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten cukup besar.

Guna berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui program ‘Jaksa Menyapa’ dan ‘Jaksa Sahabat Guru’ turut berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran mengatakan, program tersebut adalah sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan yang tidak hanya melaksanakan penuntutan saja. Menurutnya, kejaksaan juga memiliki tugas menyelenggarakan kesadaran hukum bagi masyarakat, baik kepada instansi pemerintah, stake holder, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masyarakat, guru hingga dikalangan pelajar.

“Hal itu merupakan dukungan terhadap program-program pemerintah di lingkungan pendidikan, baik guru maupun pelajar. Selain itu untuk membangun hubungan yang sinergis dalam peningkatan kinerja dan pengelolaan anggaran di dunia pendidikan,” kata Risman, Jumat (21/6/2019).

Risman menuturkan, saat ini guru seringkali dibebani dengan tugas-tugas administrasi pendidikan, termasuk pengelolaan keuangan pendidikan. Selain itu jelas dia, memikirkan juga sumber-sumber pendanaan dan pemanfaatan dana serta pelaporan dan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Program ‘Jaksa Sahabat Guru berperan guru dapat dibekali dengan ilmu tentang prinsip pengelolaan keuangan yang benar. Serta optimalisasi fungsi pengawasan yang baik dan bersifat membangun. Sehingga dapat menghindari peluang terjadinya ‘kriminalisasi’ guru dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Risman menambahkan, program tersebut diharapkan juga kepada Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia melakukan pencegahan, pengawalan pemanfaatan anggaran dunia pendidikan dari semua tingkatan.

“Dengan memberikan pengawalan atau mensupervisi di tingkat sekolah-sekolah dan menyampaikan pesan bahwa dalam pemanfaatan anggaran sekolah harus dilaksanakan sesuai aturan penggunaannya dan penggunaannya mampu dipertanggungjawabkan serta tidak disalah gunakan oleh pihak sekolah,” ucap Risman.

Kepada pelajar ia berpesan untuk memanfaatkan program ‘Jaksa Sahabat Guru’ sebagai penambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum. “Dengan adanya jaksa sahabat guru, diharapkan kepada siswa untuk dapat memanfaatkan sebagai wadah konstitusi hukum,” pesan Risman.

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Haerdin menambahkan selain berperan dalam pencegahan penyimpangan anggaran pendidikan, program ‘Jaksa Menyapa’ ‘Jaksa Sahabat Guru’ juga bertujuan memberikan kesadaran hukum kepada siswa-siswi di sekolah.

“Dengan program tersebut diharapkan kepada pelajar di Kabupaten Bekasi dan umumnya di Indonesia memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga mereka sudah paham dan sadar hukum sejak dini. Karena Kesadaran hukum sejak dini perlu ditanamkan,” ujar Haerdin.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju berpesan kepada seluruh guru untuk memanfaatkan sebaik-baiknya program ‘Jaksa Menyapa dan ‘Jaksa Sahabat Guru. Selain itu ia menghimbau agar pengetahuan tentang hukum mengenai pengelolaan anggaran yang didapat, bisa dilaksanakan dalam penggunaan anggaran di sekolah.

“Kepada para guru SD, SMP dan SMA untuk memanfaatkan program jaksa sahabat guru sebagai konstitusi hukum dalam pelaksanaan penggunaan anggaran di sekolah,” pesan Uju.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *