Lima Kepala Perangkat Daerah Pemkab Bekasi yang Kosong Diisi oleh Plt

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan di lima kepala perangkat daerah. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju kepada Djapos.com, Selasa (25/6/2019).

Untuk diketahui, pasca merotasi 22 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi pada Rabu (19/06/2019) lalu, posisi lima kepala perangkat daerah menjadi kosong. Dari lima tersebut dua diantaranya kosong sejak adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Oktober 2018 lalu.

Adapun tiga jabatan kepala perangkat daerah yang kosong pasca mutasi terdiri dari Kepala Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga (Budpora), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan dua jabatan yang kosong pasca OTT diantaranya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar),

“Bupati sudah menunjuk Plt untuk lima jabatan yang kosong,” kata Uju.

Uju menuturkan, Plt Kepala Dinas PUPR diisi oleh Entah Ismanto yang saat ini menjabat sebagai Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kemudian untuk Plt Kepala Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga diisi oleh Nani Suwarni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Sementara Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran diisi oleh Farid Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Lalu Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM diduduki Agus Trihono yang menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Plt Kepala Satpol PP MA Supratman selaku Kepala Inspektorat.

“Meski Plt, tugas dan kewenangan mereka sama (seperti jabatan definitif). Yang membedakan, mereka hanya terima surat perintah, bukan SK Bupati,” ujarnya.

Uju mengatakan, untuk lebih mengoptimalkan kinerja setiap perangkat daerah, dalam waktu dekat Pemkab Bekasi akan segera membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan. Menurutnya, hak itu untuk menjaring pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan ditempatkan pada lima perangkat daerah itu sebagai pejabat definitif.

“Nanti open bidding (lelang jabatan) segera kita lakukan, sekarang masih dipersiapkan,” ucap Uju.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *