Serapan Anggaran Baru 12,9 Persen, CBA Singgung Dewan Kabupaten Bekasi Sibuk Plesiran

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Dari informasi yang diterima anggota DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Jogjakarta selama tiga hari.

Padahal seharusnya wakil rakyat tersebut seharusnya melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak mampu menyerap anggaran. Dari pemantauan Djapos.com, dari Senin 24 Juni hingga 25 Juni kantor DPRD terlihat sepih.

Untuk diketahui, seperti yang diberitakan Djapos.com sebelumnya, pembangunan di Kabupaten Bekasi terancam, soalnya serapan anggatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi masih jauh dari yang sudah ditargetkan. Hingga memasuki triwulan ketiga serapan anggaran hanya mencapai 18,37 persen dari target 66,84 persen.

Bahkan untuk target belanja langsung yang seharusnya pada bulan Juni terealisasi sebesar Rp 2,403 trilun atau setara 77,81. Pada kenyataannya, Pemkab Bekasi di bawah komando Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja hanya mampu merealisasikan belanja langsung sebesar Rp 379 juta atau 12,9 persen.

Padahal realisasi anggaran belanja langsung merupakan realisasi keuangan untuk pembangunan dan keuangan untuk program program yang dituangkan dalam Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2019.

Dalam APBD tahun 2019, Pemkab Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun yang terdiri dari belanja langung Rp 3,8 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp2,8 triliun.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menilai kinerja anggota dewan masih kurang dalam menjalankan fungsi kontrolnya dengan baik, salah satunya pengawasan. Ia juga menyinggung kinerja dewan yang lebih sering melakukan plesiran.

“Itu kerjaan mereka (dewan) plesiran. Itu sengaja dialihkan ke plesiran supaya jangan diawasi SKPD nya. Jadi dengan plesiran mereka (dewan) enak-enak di Jogja, pengawasannya jadi hilang. Fungsi kontrolnya nggak jalan dengan baik. Kalau nggak plesiran terganggu takut dipanggil KPK,” ujarnya kepada djapos.com melalui sambungan telepon, Selasa (25/6/2019).

Ia juga menilai faktor operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan beberapa anak buahnya berpengaruh kepada penyerapan anggaran.

“Bupatinya baru dilantik masih bengang-bengong dia. Selama ini ketakutan juga, takut dipanggil KPK. Bukan hanya Bupatinya, kepala dinasnya juga kayak gitu pada ketakutan. Jadi secara fisiologis terganggu. Setelah ada OTT kan tentunya akan ada pergantian kepala dinas, makanya kerja kerja nggak maksimal, takut kena mutasi,” katanya.

Rz -Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *