Jaksa Menyapa: Hukum Acara Indonesia Tidak Mengenal Saksi Ahli, Ini Penjelasannya 5/5 (3)

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui program jaksa menyapa memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dan masyarakat luas tentang bahasa hukum seperti saksi ahli.

“Penyebutan dalam bahasa hukum perlu disampaikan kepada masyarakat dan secara khusus kepada kalangan mahasiswa,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran, Senin (15/7/2019).

Dalam persidangan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di Mahkamah Konstitusi penyebutan saksi ahli sering terdengar. Selain itu, secara mutatis dan mutandis menentukan paradgima politik hukum, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia, tidak jarang juga penyebutan saksi ahli terlontar baik dari akademisi maupun praktisi hukum.

“Dalam seminar hukum, pada pemeriksaan perkara pidana pada tingkat lidik-sidik, maupun pemeriksaan di pengadilan. Tanpa disadari secara implisit maupun eksplisit, terdapat penyamaan konsep ahli dan saksi. Masyarakat harus memahami itu,” ujar Risman.

Ia menjelaskan, dalam perpektif bahasa hukum atau bahasa undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal konsep saksi ahli. KUHAP yang merupakan acuan operasional criminal justice system di Indonesia memberikan diferensia yang prinsip antara keterangan saksi dan keterangan ahli begitupun perihal ahli dan saksi.

“Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan,” jelasnya.

Berdasarkan kedua defenisi tersebut dapat didefenisikan juga bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

“Saksi juga adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidangtertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,” ujarnya.

Dengan demikian, secara normatif KUHAP tidak mengenal konsep saksi ahli. Saksi dan ahli adalah konsep yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yaitu bagian dari alat bukti perkara pidana dalam Pasal 184 KUHAP.

Sementara itu Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Haerdin mengajak masyarakat untuk mengenal bahasa hukum dan penyebutan bahasa hukum dengan benar. “Mari berbahasa hukum yang baik dan benar,” ajak Haerdin kepada masyarakat.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Rz/Djapos.com

Please rate this

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *