Data Dinas Pertanian Tak Sinkron, Lahan Pertanian di Kabupaten Bekasi Terancam Alih Fungsi

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibekukan sementara oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. DPRD beralasan karena terdapat ketidaksinkronan data lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi.

Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi mengakui belum mendata secara faktual terkait data lahan pertanian. Sehingga hal tersebut yang menjadi salah satu faktor dibekukannya Raperda LP2B.

”Kami memang belum ada data by  name by adres untuk lahan pertanian, nah DPRD minta itu. Oleh sebab itu akan dilengkapi untuk mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Nayu Kulsum.

Dia mengaku khawatir dibekukannya Raperda LP2B dapat membuka keran investasi nakal yang membuat lahan beralih fungsi.

“Ini yang dikhawatirkan kami, begitu juga teman-teman petani. Kondisi pertanian nantinya bisa saja diubah fungsinya, kemudian lahan pertanian menyusut,” ujarnya.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi, penyusutan lahan pertanian telah terlihat. Pada RTRW, luas pertanian mencapai 48.000 hektar. Namun, setelah melalui verifikasi, hanya 28.000 hektar yang didaftarkan menjadi lahan pertanian abadi.

Namun, jumlah tersebut dikhawatirkan kembali menyusut setelah Raperda LP2B tak kunjung diterbitkan. “Sebenarnya berapapun jadinya nanti, kami berharap jumlah luasannya pasti jadi kami bisa memproteksi lahan tersebut. Kalau sekarang, bisa kapan saja diatur,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Seksi Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Evi Mutia juga tidak memungkiri adanya penyusutan lahan pertanian. Namun ia juga tidak menapik butuhnya data base, sebab hal tersebut akan menjadi acuan untuk pembayaran kompensasi.

”LP2B ini sangat penting, namun data base itu juga tidak kalah penting. Sebab yang punya lahan ini yang dijadikan lahan abadi akan diberikan kompensasi, karena kalau tidak diberikan nantinya warga juga akan menjual. Sebab lahannya kan tidak akan dapat dimanfaatkan kecuali untuk pertanian,” ucapnya.

Untuk diketahui, penetapan lahan pertanian abadi menjadi wacana yang tak pernah terealisasi. Sebelumnya, raperda tersebut sempat diwacanakan pada masa kepemimpinan Bupati Sa’dudin pada 2007. Kemudian wacana tersebut muncul lagi pada masa kepemimpinan Bupati Neneng Hasanah Yasin yang akhirnya dibahas di legislatif.

Namun, pada kepemimpinan Bupati Eka Supria Atmaja, regulasi yang terbilang penting itu justru dibekukan. “Kami akan bahas lebih lanjut tentang LP2B ini, jangan sampai menjadi alih fungsi lahan,” singkatnya, usai menghadiri Hari Adhyaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *