Raperda LP2B Dicabut Bupati Dibekukan Dewan, 28 Ribu Hektar Lahan yang Diajukan Tak Jelas

Kabupaten Bekasi, Djapos.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan penghentian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bukan kehendak legislatif. Dikatakan dia, permintaan pemberhentian pembahasan raperda tentang lahan pertanian abadi itu justru diajukan oleh Bupati Eka Supria Atmaja dengan menyampaikan surat kepada DPRD.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan dalam rapat paripurna, Jumat (19/7/2019) lalu, DPRD Kabupaten Bekasi membekukan raperda LP2B hingga batas waktu yang tidak ditentukan. DPRD beralasan terdapat ketidaksinkronan data lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dan DPRD meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk memperbaiki data itu.

“Jadi bukan kami yang membekukan Raperda tersebut, tapi Raperda itu dicabut sendiri oleh bupati melalui surat pencabutan yang kami terima, Jumat (19/7/2019). Dari dasar itu, karena dicabut, sekarang raperda dikembalikan pada eksekutif,” kata Sunandar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (23/7/2019).

Sunandar mengungkapkan, Raperda tersebut memang masih memerlukan perbaikan, diantaranya data tentang luas lahan pertanian yang diajukan sebagai lahan abadi oleh Pemkab Bekasi tidak tervalidasi.

“Pemkab Bekasi sebagai eksekutif, mengajukan 28.000 hektar sawah untuk dijadikan lahan abadi.Tapi tidak bisa menunjukkan lokasi pasti puluhan hektar sawah tersebut. Belum lagi, pemkab pun kesulitan membuktikan kepemilikan dari ribuan hektar sawah itu,” ucap dia,

Maka dari itu, kata Sunandar, Panitia Khusus XXVIII DPRD Kabupaten Bekasi menginstruksikan pihak eksekutif untuk menyinkronkan data yang ada dengan kondisi di lapangan, termasuk mendata pemilik lahan sesuai nama dan alamatnya.

“Bukannya malah dilakukan perbaikan, tapi justru malah dicabut jadi ya dikembalikan pada eksekutif lagi,” ujarnya.

Sunandar mengatakan, setelah pencabutan tersebut, tindak lanjut pembahasan Raperda LP2B itu sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif.

“Jika memang sudah valid datanya dan segera diajukan lagi ke kami, ya kami langsung bahas. Jadi terserah dari mereka,” ucapnya.

Sementara itu, meski perbaikan data lahan pertanian dilakukan secara cepat, Raperda LP2B dipastikan bakal diwariskan pada anggota dewan yang baru. Soalnya, masa kerja anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2014-2019 akan berakhir pada awal Agustus mendatang.

Kemudian, meski sinkronisasi data dilakukan tahun ini, pembahasan Raperda LP2B tidak dimasukkan dalam Program Legisilatif Daerah 2019 sehingga baru dapat dibahas tahun depan.

“Belum dapat dipastikan pada periode dewan yang mana. Itu dikembalikan pada eksekutif,” ucap Sunandar

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengatakan, pendataan luas persawahan yang diajukan menjadi lahan abadi merupakan poin utama. Pemkab Bekasi harus mengajukan persawahan yang sesuai dengan kondisi belum terjadi alih fungsi lahan. Tidak hanya itu, pemilik lahan pun harus mengetahui jika lahannya bakal dijadikan lahan abadi yang artinya tidak dapat dialihfungsikan.

“Ini penting, jangan sampai kami digugat gara-gara data tidak valid. Warga yang tanahnya diajukan bisa menggugat jika mereka tidak mengetahui lahannya itu jadi lahan abadi. Maka harus ada data by name by address dan itu sangat vital. Kemudian pastikan lahan itu bentuknya masih sawah yang memang lahan basah, bukan dimasukkan jadi lahan abadi tapi faktanya di lapangan ternyata sudah dibangun,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Bupati Eka enggan berkomentar lebih lanjut tentang alasan pencabutan Raperda LP2B.

Rz – Djapos.com
Editor: Rz
Foto: Djapos.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *